INDONESIAKININEWS.COM - Berikut departemen - departemen atau kementerian Papua Barat yang diumumkan oleh ketua United Liberation Movement f...
Klaim kabinet Papua Barat ini dilakukan Benny Wenda setelah gaungkan deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada Desember 2020 lalu.
Sosok yang sangat ingin menjadi presiden Papua Barat ini mengumumkan kabinet Papua Barat. Ada 12 departemen.
Antara lain, Departemen Luar Negeri, Departemen Melanesia hingga Departemen Pertahanan.
Benny Wenda mengumumkan pembentukan kabinet tersebut pada Sabtu (01/05/2021).
Ia menyampaikannya melalui pernyataan tertulis perihal pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru Papua Barat.
Nama-nama menteri atau kepala departemen yang menjabat di dalam kabinetnya masih dirahasiakan oleh Benny Wenda.
Alasannya adalah atas urusan politik dan keamanan.
Namun, gebrakan Pria kelahiran 17 Agustus 1974 itu tidak dipercaya oleh rakyat Papua/OPM.
Hal itu disampaikan Juru bicara TPNPB - OPM Sebby Sambom.
Sebby Sambom menegaskan klaim Benny Wenda tidak menguntungkan keinginan bangsa Papua untuk merdeka dari Indonesia.
"Klaim Benny Wenda jelas merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua.
Markas Pusat Komnas TPNPB - OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Sebby.
Benny Wenda juga tidak dipercaya karena selama ini bekerja untuk kepentingan kapitalis atau pemodal asing dari Uni Eropa, AS, Australia.
"Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, America dan Australia,
dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi kemerdekaan bangsa Papua," tegasnya.
Apa saja departemen - departemen atau kementerian Papua Barat?
Berikut 12 departemen yang dibentuk:
Departemen Luar Negeri
Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
Departemen Dalam Negeri
Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
Departemen Urusan Politik
Departemen Urusan Indonesia
Departemen Urusan Melanesia
Departemen Urusan Wanita
Departemen Sosial dan Budaya
Departemen Kepolisian
Departemen Pertahanan
Departemen Keuangan
Pertama, tugas pokok dan fungsi departemen Luar Negeri Papua Barat yakni disebutkan untuk memimpin jaringan ULMWP dengan misi diplomatik ke seluruh dunia.
Yang di dalamnya menggandeng Uni Eropa, Inggris, AS, dan Pasifik.
Selanjutnya, tupoksi Departemen Pertahanan Papua Barat adalah memimpin Tentara Papua Barat.
Departemen itu akan diisi oleh komandan militer yang memimpin Tentara Papua Barat dengan Panglima Tertinggi OPM Jenderal Mathias Wenda.
Pengumuman itu sudah disebarkan sejak 1 Mei lalu, menjadi peringatan 58 tahun serangan Indonesia ke Papua Barat tahun 1963.
"Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat.
"Misi diplomatik kami akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun di dunia yang bersedia mendukung perjuangan kami dalam menentukan nasib sendiri."
Benny Wenda mengatakan jika Papua Barat setara dengan Indonesia dalam forum internasional.
"Kita siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum kemerdekaan damai dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka.
"Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah dan mengembalikan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa."
Klaim Benny Wenda sendiri ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau KKB Papua.
Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB - OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.
"Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP
dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu," papar Terryanus Satto.
Terryanus Satto kemudian menjelaskan TPNPB-OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasinya dilakukan di negara lain yaitu di Inggris.
Artinya klaim tersebut tidak mempunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.
"Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat," kata dia.
Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pembentukan pemerintah Republik West Papua tapi dilakukan di Inggris tidak logis.
Klaim juga dianggap aneh karena Benny Wenda berkantor di Inggris.
s: tribunnews.com
