INDONESIAKININEWS.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ...
“Evaluasi kinerja sangat sangat wajar dilakukan di setiap institusi atau pun lembaga pemerintahan. Ketika mendapatkan ada performa kinerja kurang, maka unit maupun satuan kerja perangkat daerah pantas mendapatkan evaluasi termasuk TGUPP,” ujar Prasetio di Jakarta, Minggu (30/5/2021).
Prasetio mengatakan TGUPP saat ini memang jauh berbeda dengan awal dibentuknya di era Joko Widodo dan Basuki Tjahjaya Purnama menjadi pemimpin DKI Jakarta. Saat itu, kata dia, TGUPP diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya berstatus eselon II dan menerima gaji dari tunjangan kerja daerah (TKD) setiap bulan. “TGUPP ketika itu dikaryakan karena dianggap tetap kredibel untuk membantu program kerja yang tertuang dalam RPJMD,” ungkap dia.
Pada era Anies Baswedan memimpin Jakarta, lanjut Prasetio, TGUPP diisi oleh orang yang dianggap Anies sebagai kalangan profesional, non-ASN. Sementara anggaran untuk gaji TGUPP, kata dia, dimasukan ke dalam satu kegiatan baru di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Dengan gaji yang dibebankan pada APBD, maka sudah seharusnya ada pencapaian kinerja yang terukur. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus jernih melihat manfaat dan mudarat keberadaan TGUPP tersebut,” pungkas Prasetio.
s: beritasatu.com
