INDONESIAKININEWS.COM - Ratusan jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami kekosongan. Ada beberapa jabatan yang sudah setahun le...
Jabatan yang kosong tersebut ada di semua eselon, dari I, II, III, dan IV. Sehingga, kekosongan itu mengakibatkan rangkap jabatan terjadi.
Di jajaran eselon I, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng belum ada pejabat definitif.
Kekosongan Sekda Jateng definitif sejak 25 Oktober 2019 atau 1,5 tahun yang lalu.
Penjabat (Pj) Sekda juga sudah berganti dua kali. Pertama dijabat Herru Setiadhie yang juga menjabat Asisten Administrasi.
Setelah beliau pensiun, kini dijabat Prasetyo Aribowo yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng.
"Betul Mba Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani), gubernur kan dipilih rakyat tapi asyik bermain Youtube dan Tiktok. Sehingga, pekerjaan yang sesungguhnya terbengkalai," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng, Joko Hariyanto, Selasa (25/5/2021).
Menurutnya, selain membuat pejabat harus rangkap jabatan, kekosongan ini juga membuat kinerja pemprov dinilai lambat dalam mengeksekusi atau merealisasikan program APBD Jateng yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan Tribun, selain Sekda, ada beberapa jabatan eselon II yang juga mengalami kekosongan.
Misalnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng yang kosong sejak pejabat definitif mengundurkan diri pada akhir 2019.
Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan, dan sebagainya.
Berdasarkan data di DPRD Jateng, ada sekitar 250 jabatan di Jateng mengalami kekosongan.
"Ada 250-an jabatan yang kosong. Ini mencerminkan Ganjar itu gubernur samben (pekerjaan sampingan), aslinya Youtuber dan Tiktoker (sebutan pengguna Tiktok). Bukti nyata konkretnya kekosongan sekda, yang merupakan jabatan tinggi di eksekutif, kekosongan ini sudah lama," kata dewan yang duduk di Komisi E DPRD Jateng ini.
Menurutnya, kekosongan sekda ini berimbas pada jabatan di bawahnya yang tidak bisa diangkat.
Lantaran penjabat sekda atau belum definitif tidak mempunyai kewenangan penuh mengangkat dan menghentikan pejabat.
Ia merinci data jumlah jabatan kosong yang ada pada dirinya. Yakni terdiri dari eselon I: satu orang, eselon II: 10 orang, eselon III: 89 orang, dan eselon IV: 150 orang.
Penjelasannya, eselon I yakni jabatan sekda; eselon II terdiri dari asisten, kepala dinas, direktur; eselon III yakni jabatan sekretaris dinas, kepala bidang, kepala balai, dan kepala cabang dinas; eselon IV jabatan kepala seksi dan sub bidang dan sebagainya.
"Banyaknya jabatan kosong yang diisi bukan pejabat definitif berpengaruh terhadap kewenangan. Kewenangan pejabat definitif dan pelaksana tugas berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat," ucap legislator dari daerah pemilihan Brebes, Tegal, dan Kota Tegal ini.
Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.
"Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun nyatanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur," ujarnya.
Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa.
Sementara, ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Wisnu Zaroh membeberkan, kekosongan pejabat struktural di Jateng ada sekitar 228.
"Yang kosong rinciannya, untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau sekda satu jabatan, jabatan tinggi pratama ada 11 orang, administrator 82 orang dan pengawas 134 orang," jelasnya.
Ketika ditanya alasan masih banyak kekosongan jabatan, Wisnu menuturkan proses sudah selesai dan sudah ada di meja gubernur.
"Penataan dan pengisian sudah selesai. Sudah diserahkan ke Pak Gubernur (Ganjar) tinggal menunggu pelantikan oleh gubernur," katanya.
s: tribunnews.com
