INDONESIAKININEWS.COM - Usai pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan calon jamaah Haji 2021, Ketua Komnas Haji dan...
Menurut Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, pembatalan misi Haji di tengah pandemi Covid-19 merupakan langkah tepat dan bijak.
Menurutnya, pertimbangan utama pembatalan Misi Haji 2021 didasarkan pada upaya menjaga kesehatan dan keselamatan calon jamaah Haji dari ancaman virus corona yang belum reda di Tanah Air, negara tujuan, dan belahan negara lainnya.
Atas keputusan tersebut, Komnas Haji dan Umrah memberikan apresiasi kepada pemerintah lantaran menempatkan keselamatan calon jamaah di atas segala-galanya.
Terlebih pengumuman penting ini disampaikan dengan mengajak sejumlah pihak penting yang sangat terkait seperti DPR, BPKH, dan ormas Islam berpengaruh seperti NU dan MUI.
“Ini berbeda dengan pengumuman pembatalan Haji pada tahun sebelumnya yang dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak parlemen sehingga sempat menimbulkan sedikit ketegangan,” kata Mustolih Siradj yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NU Online, Minggu, 6 Juni 2021.
Ia menilai bahwa putusan pembatalan tersebut, tentu saja menjadi berita yang kurang menggembirakan bagi masyarakat, khususnya yang telah terdaftar dalam pemberangkatan dan telah lama menanti karena dua kali berturut-turut harus menerima keputusan serupa.
Dengan kenyataan ini, maka tentu harapan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima harus kembali tertunda yang menyebabkan konsekuensi berikutnya, daftar tunggu haji semakin panjang.
Ia berpendapat bahwa akan menjadi persoalan tersendiri dan serius jika tidak ditangani dengan baik, maka harus dipahami bahwa kebijakan pemberangkatan Misi Haji tidak bisa hanya dilakukan pemerintah.
Pemerintah justru tergantung pada kebijakan negara lain dalam hal ini Arab Saudi sebagai negara tujuan dan tuan rumah.
Ketika pemerintah Arab Saudi tidak kunjung memberikan kejelasan tentang kuota dan akses persiapan Haji serta berbagai keperluan mendasar lainnya, sudah tepat jika pemerintah mengambil langkah karena publik butuh kepastian.
Bahkan ia menyebutkan keputusan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia merupakn negara yang berdaulat penuh yang memiliki independensi dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung terhadap negara lain.
“Pemerintah Arab Saudi juga mesti menghargai dan menghormati kebijakan (Pemerintah RI) ini,” kata Mustolih.
s: pikiran-rakyat.com
