INDONESIAKININEWS.COM - Polemik terkait Tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Pas...
Pasalnya, Ombudsman baru saja merilis keterangan pers mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Berdasarkan hasil penelusuran, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemnberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan temuan Ombudsman, disebutkan bahwa terdapat maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK KPK yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
"Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK," ucap Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu 21 Juli 2021.
Penyimpangan tersebut terjadi mulai dari soal pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, hingga penetapan hasilnya.
Bentuk penyimpangan tersebut di antaranya penyisipan aturan soal TWK, kontrak yang dibuat tanggal mundur (back date), hingga pengabaian arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa TWK tak bisa jadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lulus.
Meskipun begitu, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sehingga membuat 75 pegawai itu tak bisa bertugas.
Dengan demikian, Tim Advokasi Selamatkan KPK mendesak Presiden Jokowi segera memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK, atau setidaknya meminta presiden segera memeriksa Firli.
"Presiden memberhentikan Firli Bahuri dkk atau setidaknya menunjuk Plt agar indikasi Obstruction of Justice Firli Bahuri dkk bisa diproses," ujar anggota Tim Advokasi Selamatkan KPK Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Juli 2021 dikutip Seputarlampung.com dari Galamedia pada artikel "Ketua KPK Firli Bahuri Terancam Dipecat Presiden Jokowi! Polri Didorong Lakukan Pemeriksaan".
Tindakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan yang dimaksud Kurnia yakni berkaitan penonaktifan 7 kasatgas KPK berdasarkan SK 652 yang diteken Firli Bahuri.
Diketahui pada saat itu, para kasatgas yang tak lulus TWK tersebut sedang mengusut sejumlah perkara besar, misalnya dalam perkara bansos, suap ekspor benih lobster, atau skandal pajak.
Berikut enam tuntutan lengkap dari Tim Advokasi Selamatkan KPK:
1. KPK segera membatalkan semua keputusan terkait TWK, lalu mengaktifkan kembali, memulihkan serta mengembalikan posisi dan hak-hak Pegawai KPK yang dinyatakan TMS, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara.
2. Presiden harus memimpin langsung pelaksanaan rekomendasi ORI, mengambil alih proses dan mengawasi Pimpinan KPK dan BKN untuk melaksanakan rekomendasi ORI.
3. Presiden memberhentikan Firli Bahuri dkk atau setidaknya menunjuk PLT agar indikasi Obstruction of Justice Firli Bahuri dkk bisa diproses.
4. Dewas segera menindaklanjuti laporan Pegawai KPK dan koalisi masyarakat tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dkk.
5. KPK membuktikan dirinya independen dengan meneruskan indikasi Obstruction of Justice dalam Laporan ORI.
6. Kepolisian RI, khususnya Kabareskrim, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana yang diduga kuat telah dilakukan oleh Firli Bahuri dan pejabat-pejabat lainnya.
s: pikiran-rakyat.com
