INDONESIAKININEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Presitiany Aher menyebutkan tenaga kesehatan (nakes) yang tewas dite...
INDONESIAKININEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Presitiany Aher menyebutkan tenaga kesehatan (nakes) yang tewas ditembak teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah tanggung jawab pemerintah.
“Perlindungan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi,” kata Netty kepada Pojoksatu.id, Senin (20/9/2021).
Anggota Komisi IX DPR itu juga mendesak pemerintah mengusut hingga tuntas kasus tersebut agar tidak terulang kedua kalinya.
“Pemerintah harus bertindak tegas mengusut tuntas para teroris pelakunya,” ucap Nety.
Menurutnya, tindakan KKB tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan, apalagi dilakukan kepada nakes.
“Ini pelecehan kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan karena terus berulang kali terjadi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dan santunan memadai bagi korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu perawatan psikis memulihkan luka traumatis,” terangnya.
Netty Prasetiyani Aher
“Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman,” tutur Netty.
Sebelumnya, KKB melakukan penyerangan di Distri Kiwirok, Kabupaten Pegunugan Bintang, Papua, Senin (13/9).
Dalam penyerangan itu, KKB pimpinan Lamek Taplo membakar sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah nakes dan warga, serta puskesmas.
Selain itu, KKB juga menyerang nakes. 11 orang nakes mengalami luka-luka, satu orang meninggal dunia, dan beberapa dinyatakan hilang.
Usai penyerangan itu, pasukan gabungan TNI-Polri melakukan pengejaran dan terlibat baku tembak dengan KKB.
Dalam baku tembak itu, satu anggota KKB tewas. Sedangkan dua orang lainnya mengalami terluka.
Anggota KKB tewas atas nama Elly M Bidana yang mengklaim dirinya sebagai komandan operasi KKB Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo.
Sementara, Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Sebby Sambom, membantah pihaknya membunuh suster Gabriella Maelani.
“Itu mungkin kecelakaan,” kata Sebby Sambom dikutip PojokSatu.id dari akun TheTpnpb OpmNews.
Sebaliknya, mereka malah meminta Komisi HAM PBB agar turun tangan ikut menyelidiki kronologis peristiwa itu.
“Oleh karena itu, tim independen yaitu Komisi HAM PBB harus ke West Papua untuk investigasi, karena tim investigasi Indonesia diragukan,” sambungnya.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah Indonesia tidak membatasi tim Komisi HAM PBB datang ke Papua untuk melakukan investigasi.
Akan tetapi, TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan nakes dan guru serta fasilitas publik di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 13-14 September 2021.
TPNPB mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Indonesia.
Ia berdalih, para nakes tersebut diserang karena telah menjadi agen TNI-Polri
“Semua fasilitas itu biasa dipakai boleh militer, dan dua orang (nakes) yang kerja di wilayah itu pun agen TNI-Polri,” klaim Sebby Sambom. (muf/ruh/pojoksatu)
