INDONESIAKININEWS.COM - Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah memasuki tahap finishing. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pembangu...
Banyak yang mengatakan pemindahan ibu kota dilakukan agar Jakarta tidak terlalu menjadi beban. Maksudnya selama ini Jakarta selalu menjadi pusat dari segalanya di Indonesia. Pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis, pusat hiburan dengan statusnya sebagai kota megapolitan besar. Lagipula Jakarta dengan pembangunannya yang masif, sudah tidak memungkinkan ditata ulang lagi. Jauh lebih murah membangun ulang di tempat lain dari awal dengan konsep tata kota yang terencana.
Dan yang paling utama adalah, pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan posisi di tengah. Agar tidak melulu di Jawa yang sudah maju dari segala pulau di Indonesia.
Anies memandang pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang direncanakan Presiden Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan di Jakarta. Dia menganggap polusi udara dan kemacetan Jakarta tak semudah itu terkendali jika Ibu Kota negara dipindahkan ke pulau lain.
"Kalaupun ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, itu tidak akan memindahkan masalah. Masalah lingkungan bukan direlokasi ke kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke kalimantan. Ini status ibu kota yang sedang direlokasi. Kami masih harus menghadapi semua masalah itu," kata Anies.
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota yang direncanakan saat ini hanya memindahkan aktivitas pemerintahan yang semula berpusat di Jakarta. Dia berkata kegiata pemerintah hanya menyumbang tidak lebih dari 7 persen penambahan kepadatan lalu lintas di DKI setiap harinya. Nomor satu penyumbang kemacetan adalah kegiatan rumah tangga. Dan yang kedua adalah bisnis.
Itu, kan, menurut dia. Memangnya masih ada yang mau percaya dengan ucapan Anies? Memang bisa jadi pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi polusi secara signifikan. Tapi setidaknya mengurangi, atau menurun 7 persen seperti kata Anies tadi (kalau benar). Lucunya, Anies sendiri karena ambisinya menyelenggarakan Formula E, malah menebang pepohonan di Monas. Pohonnya sampai sekarang entah gimana nasibnya. Monas makin gundul padahal pepohonan itu penting dalam pengurangan polusi dan perbaikan kualitas udara. Tak ada pantas-pantasnya Anies bicara polusi.
Soal kemacetan, Anies juga tidak ada gebrakan besar sama sekali. TransJakarta, MRT dan LRT adalah hasil kerja dari gubernur-gubernur sebelumnya. Anies hanya tinggal meneruskan. Kalau memulai dari nol, Anies sering tidak mampu. Mampunya hanya gebrakan receh seperti kain waring, seni bambu, tugu sepeda atau tugu sepatu dll. Atau pintar melakukan kelebihan bayar.
Kalau mau to the point saja. Masalah utama Jakarta saat ini adalah dipimpin Anies. Kalau mengikuti gaya kelompok sebelah tukang sakit hati, maka solusi agar Jakarta lebih baik adalah Anies tidak jadi gubernur lagi. Terpilihnya dia adalah sebuah gurauan dan lawakan, akibat kelompok sebelah yang tukang membodohi dan warga yang mau dibodohi. Ibarat simbiosis mutualisme, sama-sama bodoh.
Sejak dia memimpin, apa gebrakan besar yang dia buat untuk Jakarta? Bahkan janii bombastisnya selama masa kampanye ternyata banyak yang tidak tercapai, harus diturunkan targetnya. Bukan hanya itu saja, anggaran boros seboros-borosnya, dianggap hanya kelebihan bayar pula. Uang rakyat seolah dianggarkan seenaknya.
Kalau dulu masalah klasik Jakarta adalah seputar banjir, polusi dan macet, maka sekarang akar masalahnya menjadi Anies. Kenapa? Anies sendiri tidak bisa bahkan terkesan tidak niat mengatasi itu, terutama masalah banjir.
Apalagi di sisa masa jabatan yang tinggal setahun lagi, Anies pasti makin tidak fokus. Fokusnya adalah berpikir menembus tembok menuju 2024. Pikirannya mungkin memikirkan bagaimana caranya bikin pencitraan besar untuk bekal di tahun 2024.
Makanya tampaknya harus tunggu Anies turun dari jabatannya dulu agar Jakarta bisa dibenahi dengan lebih cepat. Anies turun, Jakarta bisa dibereskan dengan lebih efisien dan tepat. Selama ini dia sering bergerak sendiri, kadang menabrak aturan, kadang sedikit berselisih dengan pemerintah pusat. Sudahlah Jakarta banyak masalah menahun, ditambah lagi gubernurnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi double masalahnya. Dan penggantinya bakal dapat PR yang sangat banyak.
Bagaimana menurut Anda?
S:Khardy
