INDONESIAKININEWS.COM - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja mengeluarkan pernyataan keras terhadap Konsorsium Kontraktor EPC Kilang...
INDONESIAKININEWS.COM - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja mengeluarkan pernyataan keras terhadap Konsorsium Kontraktor EPC Kilang Refinery Development Management Project (RDMP) Balikpapan di berbagai media.
Ahok menyatakan hal tersebut usai berkunjung ke Kilang Balikpapan pada Senin 27 September 2021, dan pernyataan Ahok telah dikutip oleh banyak media dari akun Instagram @Basukibtp.
Pesan Ahok sangat tegas. Pertama agar konsorsium kontraktor menyelesaikan pembangunan dengan kualitas baik. Kedua, jangan molor sesuai target. Untuk fase pertama harus selesai pada tahun 2024, meskipun perencanaan awal akan beroperasi pada tahun 2023. Ahok ingin proyek ini selesai dengan segala konsekwensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan.
Pesan ketiga Ahok secara tegas melarang adanya tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina maupun nilai keekonomian proyek ke depannya, meskipun faktanya telah terjadi peningkatan nilai capital expenditure (capex) cukup signifikan.
Diduga, pernyataan keras Ahok itu dilandasi temuan terbaru dari lembaga pemeriksa BPKP yang baru selesai melakukan audit terhadap proyek RDMP. Konon kabarnya hasil audit telah dipresentasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina beberapa hari sebelum Ahok berkunjung ke kilang Balikpapan.
Konon kabarnya lagi, dari bisik-bisik kalangan internal Pertamina, telah ditemukan tiga hal penting dari hasil audit yang kabarnya bisa berujung ke proses penegakan hukum. Bahkan bisa juga berujung keluarnya rekomendasi penghentian pekerjaan.
Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan sinyalemen atau mungkin temuan yang disampaikan Ahok tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
"Permainan dalam pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi ini harus menjadi perhatian serius aparat hukum karena terkait komitmen Presiden Joko Widodo untuk membesarkan BUMN Pertamina untuk menjaga kemandirian energi bangsa dan negara Indonesia," ungkap Defiyan Cori.
Namun, lanjutnya, tindakan hukum aparat sebaiknya dalam norma dan koridor konstitusi ekonomi dan harus berkeadilan dalam penegakan hukum.
"Sudah menjadi rahasia publik dan tentu saja aparat hukum lebih mengetahui, bahwa permainan mafia dalam industri migas ini telah lama berkembang, namun harus ditindaklanjuti mengusut pemburu rente hingga tuntas," jelas Defiyan Cori.
Oleh karena itu, lanjut Defiyan Cori, publik berharap supaya kasus-kasus seperti dugaan permainan kontraktor kilang RDMP Balikpapan harus diungkap.
"Perdagangan terselebung di dalam atau insider trading yang melibatkan berbagai pihak sangat mungkin untuk diinvestigasi. Semoga Presiden dapat bertindak cepat, tepat dan tegas tanpa memandang bulu kepada siapapun yang terlibat, termasuk oknum partai politik pendukung pemerintah sekalipun," tegas Defiyan Cori.
S:Bizlaw
