INDONESIAKININEWS.COM - Aktivis sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar mengatakan, polisi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf ...
Bahkan menurut Haris, penegakan hukum diskriminatif terutama yang dianggap memiliki dimensi politik.
Hal tersebut disampaikan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu dalam YouTube Refly Harun.
"Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim. Dia memang penegakan hukumnya itu yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif," ujar Haris, Sabtu (23/10/2021).
Haris menyinggung soal perlakukan terhadap oposisi pemerintah. Oposisi, kata dia, ketika membuat laporan sering ditanggapi dengan lambat.
"Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah," ucapnya.
Ia pun menyebut kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
"Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi," tuturnya.
Sementara ketika melaporkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan ataupun pro pemerintah, kata Haris, polisi tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang, orang juga males ngelaporin karena orang juga tau polisi pasti enggak bakal menindaklanjuti," pungkasnya.
s: law-justice.co
