INDONESIAKININEWS.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan perkataannya yang akan 'memotong kepala' jika tak becus d...
Jenderal Sigit mencopot satu kombes dan enak AKBP. Pencopotan ini tertuang dalam telegram yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.
Pencopotan satu Kombes tersebut terdapat dalam surat telegram nomor ST/2279/X/KEP./2021 per tanggal 31 Oktober 2021. Sedangkan, enam AKBP dicopot dalam telegram nomor ST/2280/X/KEP./2021 tanggal 31 Oktober 2021. Kedua telegram itu ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pencopotan itu bukti komitmen Kapolri terhadap pernyataannya. Komitmen ini guna melakukan perubahan menuju Polri lebih baik.
"Ya ini tentunya sebagaimana komitmen dan pernyataan pak Kapolri, soal 'ikan busuk mulai dari kepala', kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga serta semangat dari konsep Presisi. Komitmen ini jelas untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menuju Polri yang jauh lebih baik lagi," kata Argo, dalam keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).
Argo menyebutkan dengan, adanya keputusan tersebut, seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dan anggota dengan baik. Serta bisa memberikan efek jera bagi siapa pun anggota yang melanggar.
"Jadilah pemimpin yang teladan, bijaksana, memahami, mau mendengar, tidak mudah emosi, dan saling menghormati. Dengan begitu, Polri ke depannya akan semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat," ujar Argo.
Tujuh pejabat kepolisian yang dicopot di beberapa wilayah jajarannya, yaitu:
1. Kombes Pol Franciscus X. Tarigan, Dirpolairud Polda Sulbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
2. AKBP Deni Kurniawan, Kapolres Labuhan Batu Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
3. AKBP Dedi Nur Andriansyah, Kapolres Pasaman Polda Sumbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
4. AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
5. AKBP Jimmy Tana, Kapolres Nganjuk Polda Jatim ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
6. AKBP Saiful Anwar, Kapolres Nunukan Polda Kaltara ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
7. AKBP Irwan Sunuddin, Kapolres Luwu Utara Polda Sulsel ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
Awalnya, Sigit mengutip peribahasa "ikan busuk dari kepalanya". Artinya, suatu organisasi atau negara gagal disebabkan oleh masalah kepemimpinan sebagai sumber masalahnya.
Sigit berbicara dalam forum agenda penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10) kemarin.
"Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan.
Arahan Sigit ini merupakan respons atas kabar-kabar berita mengenai penyimpangan yang dilakukan personel polisi menyedot perhatian publik. Citra Polri di mata masyarakat menjadi turun. Untuk memperbaiki Polri, maka pimpinan perlu berbenah. Sigit punya konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Sigit memastikan dirinya beserta pejabat utama Mabes Polri memiliki komitmen untuk memberikan reward kepada personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat.
Namun sebaliknya, Sigit menegaskan sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh personel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau melanggar aturan yang ada. Bahkan, Sigit tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya apabila ke depannya masih melanggar aturan.
"Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat, agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai," sebut Sigit.
Ketua Komisi III DPR RI
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak asal ngomong ketika menyampaikan akan memotong kepala jika pimpinan Polri tidak bisa membersihkan ekor. Herman menyebut Jenderal Sigit sudah mencontohkan hal tersebut di jajaran Mabes Polri.
"Statement kapolri sebagai kepala nomor 1 di institusi Polri bukan asal ngomong, kami menilai selama masa kepemimpinan beliau sebagai Kepala Polri telah menunjukkan contoh yang baik dan beliau sangat menjaga martabat institusi," kata Herman saat dihubungi.
Herman mengatakan Komisi III memberikan apresiasi terhadap Jenderal Sigit yang selama ini tetap berusaha menjaga martabat. Karena itulah, dia meminta agar jajaran Sigit, Kapolda, hingga Kasatwil juga bisa menjaga martabat tersebut.
"Oleh sebab itu, kami minta agar seluruh jajaran Kasatwil dan para Kepala Polda dan Polres agar memaknai dan menjaga martabat institusi polri di dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian," ucapnya.
PPP
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mendukung sikap Kapolri Jenderal Sigit. Namun demikian, Arsul berharap itu tidak berhenti pada seruan.
"Pernyataan Kapolri tersebut sudah menunjukkan paradigma kepemimpinan yang benar, yakni bahwa pimpinan itu harus mulai dari diri sendiri dulu untuk tertib, tidak bergaya hidup mewah, tidak hanya menuntut bawahannya disiplin, mencontohkan dengan nyata tagline Polri melindungi dan mengayomi, dsb-nya. Bahasa singkat menjadi teladan kebaikan bagi kesatuan dan bawahannya," ucap Arsul saat dihubungi, Kamis (28/10/2021).
Dia meminta Jenderal Sigit benar-benar berani memotong kepala dengan memberi sanksi penggantian hingga pencopotan terhadap pimpinan Polri yang bawahannya bermasalah.
"Untuk memastikan bahwa paradigma kepemimpinan di atas itu akan berjalan, tidak hanya berhenti pada seruan, ya memang sanksi penggantian atau pemotongan pada kepala ikan harus diterapkan," tuturnya.
PDIP
Dari PDIP, ada Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo yang berbicara. Johan menilai Sigit tidak main-main.
"Saya rasa itu nggak main-main ya, nggak normatif, serius itu. Itu warning untuk kapolda, kapolres, kapolsek," kata Johan Budi kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengusulkan agar polisi yang melakukan tindak pidana dihukum lebih berat. Penghukuman lebih berat ini bertujuan memberikan efek jera.
"Saya kan pernah bilang juga di RDP (rapat dengar pendapat), karena penegak hukum yang melanggar, melakukan pidana, itu harusnya dihukumnya lebih berat karena dia penegak hukum, bukan hanya dimutasi, bukan hanya dicopot dan diturunkan jabatannya," sebut Johan Budi.
"Tapi kalau dia melakukan pidana, pelanggaran pidana, harusnya dihukum pidana, dan hukumannya harus lebih berat, sekaligus juga untuk deterrent effect (efek jera) bagi polisi-polisi lain yang coba-coba melakukan pelanggaran," sambung dia.
s: news.detik.com
