INDONESIAKININEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah stigma yang beredar sebagai partai yang berpaham wahabi. PKS ingin mengkl...
Untuk membendung stigma sebagai partai yang berpaham wahabi, PKS menggelar sekolah cinta Indonesia (SCI) di Hotel Bidakara, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (14/11).
Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, SCI dibentuk untuk mengklarifikasi pada publik bahwa partainya diasosiasikan ekslusif.
“Jadi kegiatan SCI untuk mengklarifikasi fitnah-fitnah yang selama ini beredar tentang PKS yang Wahabilah dan segala macam,” kata Aboe Bakar, Minggu (14/11).
Dijelaskan Aboe Bakar, kegiatan SCI akan dilakukan rutin di berbagai daerah di Indoensia. Ditambahkan Aboe Bakar Al Habsyi, PKS akan melibatkan berbagai pihak dan tokoh-tokoh masyarakat.
Harapannya, melalui kegiatan ini, PKS dapat menjaring aspirasi, sekaligus mengembangkan partai agar dapat memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
“Inilah cara kita ingin mensosialisasikan partai sebaik mungkin sehingga rekrutmen kita lebih baik,” pungkasnya.
Tudingan atau fitnah bahwa PKS berpaham wahabi ini sudah beredar sejak lama sekali. Seperti contoh pada kejadian 2010 lalu.
Ribuan selebaran gelap yang berisikan penjelasan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menganut paham Wahabi beberapa hari terakhir ini beredar luas di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang bagian Utara meliputi Kecamatan Klakah, Ranuyoso, Kedungjajang dan Randuagung.
Selebaran tersebut menggunakan kop surat PKS, namun tidak disertai alamat dan tanda tangannya.
Anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari PKS Khusnul Khuluk mengatakan, selebaran tersebut diedarkan dalam pengajian-pengajian khataman Al-qur’an serta pengajian Muslimat.
“Yang mengedarkannya juga menjelaskannya di depan umum,” katanya.
Khusnul menegaskan penyebaran selebaran dengan mengatasnamakan PKS sengaja dilakukan pihak tertentu untuk menyebar fitnah serta mengerdilkan PKS.
“Da’wah PKS di wilayah utara Lumajang berjalan baik. Hal itu tampaknya tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Khusnul.
Khusnul juga menjelaskan isu tersebut merupakan isu lama. Pihak DPP PKS pada tahun 2008 sudah mengklarifikasi soal ini saat selebaran beredar di daerah Jawa Barat. (ral/rmol/pojoksatu)
Lihat artikel asli
S: Pojoksatu
