INDONESIAKININEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yud...
Hal itu disampaikan Hasto dalam webinar publik dengan tema Menimbang Sistem Pemilu 2024 yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara daring, Senin (1/11/2021).
"Menurut Marcus Mietzner dalam politik bansos yang terjadi dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, pak SBY itu membelanjakan US$ 2 miliar untuk political populism ini. Ini beban bagi APBN ke depan," kata Hasto.
Dikatakan Hasto, politik populis merupakan konsekuensi atas politik liberal. Namun, politik populis yang memberatkan keuangan negara juga terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.
"Akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal yang di Amerika Serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis Eropa Barat," kata Hasto.
Hasto mengatakan, politik liberal dengan konsekuensi politik berbiaya tinggi telah membebani keuangan negara dalam proses penyelenggaraannya. Dikatakan, biaya pemilu dari pusat sampai ke daerah selama ini ditanggung oleh APBN.
"Jadi tema CSIS sangat menarik apalagi dilakukan oleh lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nantinya enggak akan dikatakan lagi politisasi ketika saya kemarin mengungkapkan berbagai fakta-fakta terkait dengan pemilu yang lalu," katanya.
Dikatakan Hasto, liberalisasi politik merupakan antitesa dari berbagai penyimpangan di masa Orde Baru. Namun, politik liberal memiliki dampak negatif, seperti kapitalisasi kekuasaan politik dan penguatan primordialisme.
"Misalnya orang Solo akan sulit menjadi wali kota di Papua. Orang Papua akan sulit menjadi bupati di Klaten misalnya, karena dampak demokrasi langsung,” jelas Hasto.
s: beritasatu.com
