INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan alasan lembaga antikorupsi menaruh perhatian pada...
"Saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Firli menjelaskan, Presidential Threshold menjadi perhatian KPK setelah mengkaji penyebab korupsi kepala daerah. Salah satunya karena biaya politik tinggi.
Hal itu diketahui KPK dari setidaknya enam kali roadshow webinar pendidikan dan pencegahan korupsi di provinsi kabupaten dan kota hasil pilkada tahun 2020 yang melibatkan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD kota/provinsi. Hal yang sama juga kerap mencuat saat rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.
Dalam berbagai kesempatan itu, KPK mendengar keluhan dari para penyelenggara negara rumpun legislatif dan eksekutif di daerah mengenai biaya politik yang mahal, sehingga membutuhkan modal besar.
"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal Di sisi lain mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif/legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata Firli.
Dikatakan, secara fakta, dari data yang dihimpun KPK, sebanyak 82,3% calon kepala daerah menyatakan adanya donator dalam pendanaan pilkada mereka. Data KPK menemukan banyak bentuk balas budi pada donator pilkada. Salah satunya, sebanyak 95,4% membalas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan atau 90,7% meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa.
Informasi ini didapat KPK dari para kepala daerah dan legislatif. Mereka semua menyadari, dorongan korupsi akan sangat tinggi jika biaya politik sangat mahal.
"Prinsip balik modal dan balas budi pada donatur membuat kepala daerah dan anggota legislatif akan menciptakan birokrasi yang korup, karena dari mana lagi mereka mencari pengganti itu kalau bukan dari kas negara," katanya.
Firli mencontohkan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang tidak mempunyai bupati definitif saat ini. Ahmad Yani selaku bupati dicopot dari jabatannya setelah majelis hakim kasasi mahkamah agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.
Juarsah, Wakil Bupati Muara Enim yang dilantik menggantikan Ahmad Yani juga ikut ditahan KPK terkait kasus suap proyek. Bahkan saat ini anggota dprd kabupaten Muara Enim 25 orang berperkara korupsi dan tengah ditangani KPK.
Demikian juga di Kabupaten Komering Ulu yang sampai saat ini tidak memiliki bupati definitif. Bupati terpilih Kuryana Aziz telah meninggal, sementara Wakil Bupati Johan Anuar divonis 8 tahun pidana penjara. Sebanyak sembilan partai yang sebelumnya mengusung Kuryana Aziz-Johan Anuar sebagai calon tunggal tak kunjung mencapai kesepakatan mengenai calon bupati pengganti.
"Kenapa ini terjadi, ya karena politik transaksional dengan mahar. Persoalannya politik transaksional akan menciptakan kultur kepemimpinan yang koruptif karena akan membutuhkan modal sangat besar," katanya.
Hingga saat ini, kata Firli, KPK telah menjerat 33 pimpinan kementerian atau lembaga, 22 gubernur, 141 bupati wali kota, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta. Selain adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.
Konteks tersebut yang mendasari Firli berpendapat Presidential Threshold 0 persen. Menurutnya, biaya politik yang mahal membuat potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah meningkat.
"Jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya presidential threshold," katanya.
Dikatakan, jika PT mendorong politik transaksional dalam bentuk mahar-mahar politik dan biaya politik mahal menciptakan donokrasi, pemberantasan korupsi harus diupayakan dengan perbaikan kultur dan sistem pemilihan di Indonesia.
"Pendapat saya terkait PT 0 persen adalah semata-mata untuk tujuan penanganan potensi dan pemberantasan korupsi yang maksimal karena itulah konsentrasi KPK. Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi. Untuk membebaskan Indonesia dari lilitan korupsi perlu peran segenap anak bangsa dan perlu orkestrasi nasional membangun budaya antikorupsi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi," katanya.
s: beritasatu.com
