INDONESIAKININEWS.COM - Lembaga MPR meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) S...
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia awalnya menyampaikan persoalan yang terjadi antara MPR dan Menkeu merupakan bentuk kurang komunikatifnya antar lembaga negara.
"Masalah yang kini tengah mengemuka antara Pimpinan MPR-RI dan Menteri Keuangan menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di publik. Berbagai macam persepsi yang bisa menjadi liar ini terbentuk tentunya tak lepas dari bangunan komunikasi yang dipresentasikan para Pimpinan MPR-RI serta potret relasi antar lembaga tinggi negara dan lembaga negara yang kurang komunikatif," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (1/12/2021).
Lebih lanjut, Kamhar lantas membahas alasan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak pencopotan Menkeu Sri Mulyani. Dia mengaku alasan MPR RI terkesan klise lantaran baru kali ini lembaga tersebut meminta Presiden mencopot pembantunya karena anggaran.
"Ada kesan, seolah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak pencopotan Menkeu Sri Mulyani karena tak mau melayani aspirasi Pimpinan MPR terkait peningkatan anggaran sosialisasi dan tidak diterimanya alasan Menkeu yang dua kali tak menghadiri dan hanya mengirim perwakilan untuk rapat dengan Pimpinan MPR. Sekilas terkesan klise," ucapnya.
"Apa iya para Pimpinan MPR yang diisi tokoh-tokoh politik senior sereaktif dan seemosional itu menyikapi ini sampai mendesak Presiden untuk mencopot pembantunya yang merupakan bendahara negara, bahkan secara tersirat menyampaikan tekanan bahwa MPR memiliki hak sidang istimewa. Ini menjadi menarik karena sejak dulu tak pernah MPR ramai dengan pemberitaan karena isu anggaran," lanjutnya.
Kemudian Kamhar menyebut polemik MPR dan Menkeu justru menandakan adanya fenomena gunung es terkait persoalan fiskal di Indonesia. Dia menyebut ini artinya ada banyak persoalan yang terjadi terhadap keuangan negara.
"Kami memandang polemik ini hanya sebagai fenomena gunung es yang menggambarkan betapa bobrok dan banyaknya masalah serta persoalan kebijakan fiskal. Jika karena pemotongan atau pengurangan anggaran, Pak Fadel pasti tahu bahkan alokasi belanja untuk subsidi pertanian dan petani pun mengalami pemotongan yang signifikan, jadi mestinya tak akan bereaksi secara berlebihan merespon pemotongan anggaran sosialisasi," jelasnya.
Namun, dia menilai reaksi berlebihan dari MPR bukan tanpa alasan. Pasalnya banyak anggaran lainnya yang tidak mendesak di tengah pandemi yang tetap diakomodir oleh Menteri Keuangan sedangkan anggaran MPR yang dinilai penting justru dipotong.
"Jadi karena usulan anggaran yang tak seberapa besarnya ini tak kunjung dilayani padahal bernilai penting untuk sosialisasi nilai-nilai dasar kebangsaan, sementara anggaran untuk kereta cepat yang sebelumnya katanya tak akan menggunakan APBN dengan begitu mudahnya diakomodir dengan nilai yang sangat besar mencapai Rp 27 triliun," jelasnya.
"Termasuk juga rencana belanja untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang baru yang begitu besar mencapai ratusan triliun padahal belum perlu dan mendesak. Belanja infrastruktur yang begitu jor-joran dan padat modal namun tak memberikan efek ekonomi sebagai mana mestinya, malah BUMN karya yang terlibat proyek infrastruktur mengalami pendarahan keuangan," lanjutnya.
Kamhar juga menyinggung terkait keputusan pemerintah menambah item objek pajak kepada rakyat di tengah pandemi. Selain itu, utang luar negeri juga tidak luput dari sorotan.
"Sementara di sisi penerimaan, saat rakyat sedang terpuruk akibat pandemi, tanpa hati pemerintah terus manambah item objek pajak, bahkan sembako pun menjadi barang kena pajak. Belum lagi utang Luar Negeri yang semakin menggunung, hampir 7 ribu triliun. Rekor utang terbesar sepanjang republik berdiri. Jadi polemik di atas hanyalah fenomena gunung es yang pangkal persoalannya adalah buruknya manajemen kepemimpinan nasional," tuturnya.
Permintaan agar Sri Mulyani dicopot sebagai Menkeu awalnya disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Selain soal anggaran, menurut Fadel, Sri Mulyani tak menepati janji. Fadel menyebut Sri Mulyani pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk 6 kali kegiatan Sosialisasi 4 (empat) pilar.
"Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali," ujar Fadel.
Fadel mengaku sudah membicarakan tentang anggaran MPR yang terus turun kepada Presiden Jokowi. Namun Sri Mulyani disebut tetap tidak menggubris.
"Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden, 'Di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun'," kata Fadel.
"Presiden dan Mensesneg, saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran, dengan Bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia (Sri Mulyani) acuhkan," imbunya.
Lebih lanjut Fadel juga mengeluhkan sikap Sri Mulyani ketika diundang rapat membahas anggaran MPR. Menurut pimpinan MPR dari unsur DPD itu, Sri Mulyani pernah beberapa kali batal menghadiri rapat yang sudah diagendakan ulang.
"Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan. Kita undang dia, sudah atur waktu, semuanya, tiba-tiba dia batalin. Dua hari kemudian atur lagi, dia batalin," kata dia.
Tak sampai di situ, Fadel juga mengaku mendengar konflik Sri Mulyani dengan menteri lainnya sudah runcing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut para pimpinan partai koalisi pemerintah juga mengetahui kondisi tersebut.
"Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan Menteri Keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir di situ pimpinan-pimpinan partai politik," kata Fadel.
Karena beberapa alasan di atas, MPR meminta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menkeu. Fadel menyebut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak becus mengatur kebijakan pemerintah.
"Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada," kata Fadel.
s: news.detik.com
