INDONESIAKININEWS.COM - Massa driver ojek online (ojol) bergerak menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta. Namun ...
Pantauan detikcom, Rabu (5/1/2022), massa bergerak dari bundaran air mancur Thamrin menuju Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Lalu massa bergerak menuju Istana Negara pada pukul 14.39 WIB.
Sempat terjadi dorong-dorongan antara massa driver ojol dan polisi. Peristiwa ini bermula saat massa yang bergerak menuju Istana Negara turun ke jalan dan mengganggu lalu lintas.
Massa driver ojol akhirnya tertahan di depan pagar kawat yang dibentangkan di Jalan Medan Merdeka Barat. Massa masih berupaya menuju Istana Negara.
"Buka, buka," ujar massa driver ojol.
Tampak polisi saat ini bersiaga di sekitar kawat duri yang dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat. Terlihat juga polisi mengenakan baju alat pelindung diri (APD).
Tampak pula sejumlah polisi yang berdiskusi dengan massa driver ojol.
Kondisi Lalu Lintas
Polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus lalu lintas.
Saat ini, lalu lintas dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Selatan ditutup.
Kendaraan dari arah Jl MH Thamrin ke Medan Merdeka Barat dibelokkan ke kiri ke Jl Budi Kemuliaan.
Tuntutan Driver Ojol
Sejumlah driver ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia menggelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakpus. Mereka menuntut kejelasan payung hukum profesi driver transportasi online.
"Kurang-lebih 1.000 orang, ojol dari seluruh Indonesia. Tujuan kita ke Istana, kita minta status hukum ojol ini diperjelas. Dari tahun 2018 sampai sekarang jangan dimainin terus, kalau payung hukum, payung hukum yang benar," kata penanggung jawab aksi Danny Stephanus di lokasi, Selasa (5/1).
Mereka juga tampak membawa beberapa atribut, dari bendera hingga spanduk, salah satunya bertulisan 'Profesi Ojek Online Bukan Anak Haram'.
Danny menilai payung hukum ojol versi Kementerian Perhubungan tidak jelas. Danny mengatakan ada beberapa penyimpangan dalam aturan yang berlaku, salah satunya ketidakpastian soal tarif.
"Payung hukum versi Menhub ini kan nggak jelas, kenapa? Pertama aturan tarif dibuat sepihak. Perbedaan tarif antara daerah dan pusat bedanya banyak. Kemudian tarif itu juga nggak mengikuti kondisi real di lapangan," tambahnya.
Selain itu, kata Danny, perjanjian kemitraan hanya dilakukan oleh aplikator tanpa melibatkan perwakilan ojol.
s; detik.com
