INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda turut berkomentar terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Ke...
Abu Janda menanggapi pernyataan Menteri Luhut itu lewat sebuah video parodi yang diposting di akun Instagram @permadiaktivis2, Kamis (17/3/2022).
"pak @luhut.pandjaitan bilang capek dengar istilah "Kadrun Lawan Kadrun" emoji) izinkan saya jelaskan ya pak (emoji)
yang dimaksud kadrun itu kelompok seperti FP*, 212, dkk yang selalu bikin gaduh musuhi pak @jokowi ,
musuhi POLRI, musuhi TNI, musuhi jend @dudung_abdurachman dsb (tidak merujuk ke suku/ras tertentu).
jadi lawan kadrun itu kami: barisan nasionalis yang cinta pak jokowi & tidak rela TNI POLRI dimusuhi oleh mereka (emoji)
mohon izin saya sertakan sebuah lagu parodi rock & blues tentang "kadrun" semoga menghibur bapak lord ya pak (emoji)," tulis Abu Janda pada caption, dikutip Tribun-timur.com.
Diketahui, pernyataan Menteri Luhut soal capek dengar istilah "kadrun lawan kadrun" diungkapkan saat membahas wacana penundaan pemilu.
Dilansir Tribun-timur.com dari Kompas TV, Menteri Luhut menjadi salah satu tokoh publik yang ikut menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Karena itu, Luhut yang ingin Pemilu 2024 ditunda, mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus turun dari jabatannya.
"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut dikutip dari Kompas.com pada Rabu (16/3/2022).
Luhut mengatakan, banyak pihak yang bertanya kepadanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk menyelenggarakan pemilu.
Sebab, kata dia, situasi saat ini masih ada pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum selesai.
"Kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti lah, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," ujarnya.
Tak hanya itu, Luhut mengaku banyak orang yang menyatakan kepadanya bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
Sebaliknya, Luhut menilai, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tutur Luhut.
Lebih lanjut, Luhut bicara mengenai klaimnya soal big data bahwa 110 juta warganet meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Menurut dia, pernyataannya terkait hal itu tidak mengada-ada.
Ia justru menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
Namun demikian, ketika diminta menjabarkan data-data yang diklaimnya itu, Luhut enggan membukanya ke publik.
Luhut menambahkan, meskipun menyuarakan penundaan Pemilu 2024, dirinya tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas hal ini.
Dia mengaku paham bahwa upaya untuk menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.
Luhut mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.
Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.
"(Kalau) MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," kata Luhut.
Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.
S: tribunnews
