INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda menegaskan bahwa hingga saat ini Partai Kebangkitan Bang...
Syaiful Huda mengatakan bahwa PKB akan terus mendengarkan suara-suara rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
“Kita merasa suara-suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan 3 periode, dan usulan ketua umum tadi adalah penunda pemilu itu saya kira tetap harus dibahas supaya ada proses kelembagaan politiknya yaitu di Parlemen, dibahas oleh Partai-partai dan DPD,” jelas Syaiful Huda seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews pada 05 Maret 2022.
“Itu saya kira akan jadi clear supaya kita tidak dihantui 2 tahun kedepan terkait isu-isu ini, jadi tanpa respon Presiden pun, saya kira agenda ini perlu dibahas satu meja di DPR,” jelasnya.
Permintaan Wasekjen PKB yang meminta usulan penundaan pemilu 2024 mulai dibahas di DPR itu mendapat jawaban langsung darii Tenaga Ali Kantor Utama Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ngabalin menilai bahwa Wasekjen PKB tidak mengerti aturan konstitusi yang ada, yang mengatur tentang masa jabatan Presiden.
“Saya belum tau ini Wasekjen PKB ini umur berapa, yang mana makhluknya, saya tidak tahu, karena begini, kasih tau sama saya sejak kapan ada akhlak-akhlak seperti begini dalam orang mau pemilu,” kata Ngabalin.
Ngabalin menegaskan bahwa DPR bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
“Jadi saya tidak tahu ini pernyataan-pernyataan ini darimana tapi kalau memungkinkan nanti suatu saat kasih ketemu deh, kapan saja, jam berapa, supaya saya kasih kuliah tata negara sedikit deh, mengerti tidak ini tentang pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Mantan politisi partai Golkar itu meminta Wasekjen PKB tidak membuat gaduh atas pernyataannya terkait usulan penundaan Pemilu 2024.
Karena menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak kerasa wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan.
“Jangan buat gaduh dengan cara-cara radikal dalam berpolitik, jangan anda paksakan pikiran dan rencana anda dengan nafsu itu kepada ruang publik, kepada semua orang,” jelasnya.
“Ini alat demokrasi, apalagi kepada Presiden selaku kepala negara, lu siapa sih? Ngomongnya seenak perut begitu,” tandasnya.
s; pikiran-rakyat.com
