INDONESIAKININEWS.COM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Imam Maruf menilai pernyataan Muhaimin Iskandar yang mengebut PKB t...
“Itu tidak benar, bantuan Rp300 miliar yang diklaim itu uang APBD Jatim bukan uang PKB,” kata Maruf kepada wartawan, Selasa (24/5).
Bantuan dari pemerintah atas usulan fraksi juga tidak bisa dimonopoli fraksi tertentu karena pengajuannya ke Gubernur yang lantas dibahas bareng-bareng dengan DPRD yang melibatkan seluruh fraksi, bukan hanya PKB.
“Pengajuan ke gubernur dan disetujui DPRD dan Gubernur lewat pembahasan DPRD semuanya bukan PKB saja. Jadi yang membahas semua fraksi bukan PKB,” kata politisi asal Nganjuk Jawa Timur ini.
Apalagi, di DPRD Jawa Timur, lebih dari 60 persen anggotanya adalah warga NU dan mereka inilah yang juga ikut berjuang jika menyangkut urusan NU.
“Jadi tidak ada dasarnya kalau Cak Imin mengklaim itu dari PKB. Yang benar itu uang rakyat yang lantas dibahas bareng-bareng dan diperuntukkan untuk rakyat,” ujarnya.
Sekadar diketahui dalam keterangan tertulis yang dibagikan ke media, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, sepanjang tahun 2022 menyalurkan bantuan untuk NU dan sejumlah badan otonomnya se-Jatim senilai Rp300 miliar.
"Ini adalah bentuk nyata keberpihakan PKB kepada NU. Langkah serupa juga dilakukan oleh para anggota DPRD dari PKB se-Indonesia, termasuk yang di DPR RI," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya Senin (23/5).
Dalam kurun waktu 2020-2021, total realisasi bantuan yang disalurkan Fraksi PKB DPRD Jatim untuk NU juga sangat banyak karena mencapai Rp444 miliar.
Realisasi bantuan tersebut dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kendaraan operasional keorganisasian, pesantren, dan madrasah. Selain itu realisasi bantuan juga untuk pembangunan kantor PCNU-MWCNU dan juga kantor badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, dan Ansor di wilayah Jatim.
s; realita.co
