INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan Ustaz Abdul Somad (UAS) merupakan seorang ulama panutan dan sudah s...
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan Ustaz Abdul Somad (UAS) merupakan seorang ulama panutan dan sudah seperti kerabat sendiri.
"Sebagai seorang ulama panutan, beliau juga sudah seperti sahabat bahkan keluarga saya sendiri," kata Edy dalam unggahannya di Instagram @edy_rahmayadi, Rabu (18/5).
Menurutnya sikap tawadu dan keluwesan ilmu yang dimiliki UAS menjadi inspirasi bagi masyarakat agar selalu semangat dalam belajar agama.
"Serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, " ujar Edy.
Oleh karena itu, Edy berharap semoga UAS diberikan umur yang panjang, kesehatan serta kekuatan dalam mengabdikan diri kepada agama, bangsa, dan negara.
"Dan senantiasa berada dalam lindungan dan Rahmat Allah, " bebernya.
UAS saat ini menjadi sorotan publik nasional usai kedatangannya ditolak oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura mengakui telah menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad karena beberapa alasan.
Mengutip situs resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, salah satu alasannya yakni karena Abdul Somad pernah merendahkan penganut agama selain Islam.
"Dia juga membuat komentar yang merendahkan penganut agama lain, seperti Kristen, dengan menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal 'jin kafir'. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.
"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," imbuhnya.
Pemerintah Singapura juga tak mau menerima kedatangan Somad karena pernah berceramah aksi bom bunuh diri sah jika dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan Somad menganggapnya sebagai perjuangan dan mati syahid.
"Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah RI masih melihat perkembangan perseoalan tersebut.
"Kita lihat perkembangannya, itu kebijakan atau hukum yang berlaku di Singapura kita tidak tahu aturan bagaimana dan masalahnya apa. Tapi, tentu kita akan mencari tahu karena kedaulatan hukum di suatu negara itu," kata Mahfud saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/5).
"Kita tidak boleh ikut campur, seperti halnya juga Singapura tidak boleh ikut campur hukum di Indonesia," imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Singapura telah mengirim nota diplomatik meminta penjelasan penolakan UAS dan rombongannya.
"KBRI telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura, guna menanyakan lebih lanjut alasan penolakan tersebut," bunyi pernyataan KBRI Singapura yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (17/5).
S: CNN
