INDONESIAKININEWS.COM - Kapal penjaga pantai atau coast guard China kepergok juru radar KRI Imam Bonjol TNI AL nyelonong di Zona Ekonomi Ek...
Laporan mengenai kehadiran kapal China di Laut Natuna Indonesia, dibagikan oleh Instagram @tni_angkatan_laut.
“PATROLI MARITIM – KRI IMAM BONJOL 383 USIR 2 KAPAL CHINA DI LAUT NATUNA” tulis keterangan dalam unggahannya, 3 Juni 2022.
Dikutip Zonajakarta.com dari akun Instagram resmi TNI AL @tni_angkatan_laut yang mengunggah sebuah video detik-detik pengusiran kapal coast guard China pada 3 Juni 2022.
"Anjungan, juru radar melaporkan, kontak radar kapal coast guard China jarak 6 way 5 mil, baringan 080, posisi kapal mengapung," ujar juru radar KRI Imam Bonjol 383 TNI AL dalam video yang diunggah.
Tak lama anggota TNI AL lainnya memberikan peringatan kepada kapal coast guard China menggunakan bahasa Inggris untuk meninggalkan laut Natuna yang merupakan ZEE Indonesia.
"Dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara, KRI Imam Bonjol 383 melaksanakan hailing contact terhadap kapal China Coast Guard Haijing 5202 dan Kingwu 5206 yang telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna.
Dalam komunikasi ini, personel KRI Imam Bonjol 383 meminta kapal China, coast guard tersebut untuk segera meninggalkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," ujar narator dalam video yang diunggah TNI AL.
Ini bukan pertama kalinya kapal China nyelonong masuk ke wilayah Indonesia.
Tak heran jika kini KRI Imam Bonjol 383 berani mengusir kapal China yang nyelonong di Natuna, kapal perang TNI AL itu rupanya pernah menembaki kapal Tiongkok di wilayah yang sama 6 tahun silam.
Dikutip Zonajakarta.com dari Antara, pertengahan Juni 2016, 12 kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Indonesia ditembaki oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol 383, korvet kelas Parchim buatan Jerman Timur.
Satu kapal mereka ditangkap dan ditarik ke daratan Provinsi Kepulauan Riau.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung melayangkan protes dan mengklaim ada warganya yang mengalami luka tembak akibat tindakan TNI AL tersebut.
Indonesia bergeming.
Tindakan kapal-kapal Tiongkok tersebut sudah menyalahi aturan.
Mereka mencari ikan di zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia yang total luasnya mencapai 2,7 juta kilometer persegi kala itu.
Selain menyatakan akan menjawab protes tersebut, pemerintah Indonesia melakukan satu hal yang cukup mengejutkan: mengadakan rapat kabinet terbatas dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di KRI Imam Bonjol, Perairan Laut Cina Selatan.
Pemerintah menyimbolkan diri tidak gentar di hadapan negara dengan lebih dari satu miliar penduduk itu.
Walau ada pengawalan yang berbau "perlindungan" dari kapal penjaga pantai Tiongkok Haijing 3303, TNI AL telah melakukan tindakan yang benar: melakukan peringatan dari verbal dan memuntahkan peluru ketika semua itu tidak digubris.
Mencederai kedaulatan dengan berbagai cara, termasuk mengambil ikan, adalah tindakan berat yang harus ditindak dengan sangat serius.
Ini disepakati secara internasional dan dilindungi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan kesepakatan ASEAN-Tiongkok yang tertuang dalam "Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea" (DOC), disepakati pada tahun 2002.
DOC ini ketika itu ditandatangani Tiongkok yang diwakili Utusan Khusus sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Wang Yi.
Pasca insiden tersebut, pengusiran kapal China oleh Indonesia di wilayah yang sama, laut Natuna terus terjadi setelahnya seolah Tiongkok tak pernah kapok.
Ketegangan China dan Indonesia di Laut Natuna Utara juga dilaporkan oleh The New Indian Express pada awal tahun 2022 lalu.
“… perselisihan antara Indonesia dan China atas klaim masing-masing atas perairan di sekitar wilayah Natuna semakin kentara.
Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut Cina Selatan. Bagi Jakarta, wilayah yang terbentang di utara pulau Natuna berada di bawah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diakui oleh UNCLOS sebagai perairan Indonesia, tempat negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya.” jelas sumber, 7 Januari 2022 lalu.
“Ketegangan di wilayah laut Natuna terlihat hampir satu dekade lalu, setelah China mulai menegaskan klaimnya atas sembilan garis putus-putus.” imbuhnya.
Pihak Indonesia sendiri ternyata sudah sejak lama meminta klarifikasi mengenai ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara.
“Saat China mulai secara resmi menyatakan klaimnya atas Laut China Selatan, Kementerian Luar Negeri RI pada November 2015 meminta klarifikasi di perairan Laut Natuna.
Tanggapan juru bicara kementerian luar negeri China menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki klaim atas pulau Natuna, meninggalkan wilayah ZEE Indonesia yang membentang dari pulau itu dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik.” tulisnya.
s; pikiran-rakyat.com
