INDONESIAKININEWS.COM - TNI telah memutuskan menggelar Operasi Tempur di Papua. Operasi ini muncul setelah empat prajurit TNI tewas usai ko...
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutuskan menggelar operasi tempur berpusat di daerah puncak Papua.
Operasi ini sebagai ajang balas dendam usai empat prajurit TNI tewas.
Keputusan ini mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan.
Menanggapi kritikan ini, Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono menjawab kritik yang disampaikan sejumlah pihak terkait langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memutuskan menerapkan siaga tempur di Papua.
Diketahui, operasi siaga tempur diterapkan buntut peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan empat prajurit TNI Angkatan Darat, salah satunya Pratu Miftachul Arifin.
Terkait hal itu, Laksda Julius meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan operasi siaga tempur yang diterapkan TNI di sejumlah daerah rawan di Papua.
Sebab, kata dia, operasi siaga tempur itu sudah tersusun dengan rapi.
Ia memastikan operasi siaga tempur TNI tidak akan melebar ke mana-mana.
"Tidak usah khawatir dengan istilah siaga tempur, karena itu memang sudah tersusun, tidak ngawur, tidak melebar ke mana-mana, ya di situ," kata Julius di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (21/4/2023).
Total ada 20 prajurit TNI yang sudah dievakuasi pasca serangan Separatis Teroris (KST) di Nduga, Papua. (HO)
Menurut Julius, keputusan TNI menerapkan operasi siaga tempur perlu diambil karena penanganan masalah di Papua itu, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 50 tahun, dinilai belum berhasil.
"Kata kuncinya dari 50 tahun. Zamannya Pak Soeharto tidak berhasil, kurang keras seperti apa?" ujarnya.
Julius menambahkan, operasi siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB atau kelompok separatis teroris (KST) di Tanah Papua semakin agresif.
Mereka kerap mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Menurut Julius, keputusan TNI menerapkan operasi siaga tempur perlu diambil karena penanganan masalah di Papua itu, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 50 tahun, dinilai belum berhasil.
"Kata kuncinya dari 50 tahun. Zamannya Pak Soeharto tidak berhasil, kurang keras seperti apa?" ujarnya.
Julius menambahkan, operasi siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB atau kelompok separatis teroris (KST) di Tanah Papua semakin agresif.
Mereka kerap mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
"Siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan, daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka," ujar Julius.
"Adapun secara fisik, kekuatan alutsista dan persenjataan tidak ada perubahan."
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebelumnya mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua.
Operasi itu diterapkan terkait penyerangan oleh KKB terhadap pasukan TNI yang sedang menyisir lokasi di Mugi-man, Nduga, pada Minggu (15/4), guna mencari pilot Susi Air Phillips Mehrtens.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak TNI untuk membatalkan operasi siaga tempur di Papua.
Ketua Centra Initiative, Al Araf, dari perwakilan koalisi itu mengungkapkan alasannya mendesak agar operasi tersebut dibatalkan.
Sebab, kebijakan itu hanya akan terus memproduksi kekerasan.
"Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," kata Araf dalam keterangan resminya yang dikutip dari Kompas.com pada Rabu (19/4/2023).
Araf menuturkan, pendekatan keamanan militeristik yang diterapkan selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung berakibat terjadinya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Ia mengungkapkan, beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Papua seperti pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani pada 2020 hingga pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap empat warga sipil di Papua pada 2022.
S: tribunnews
