INDONESIAKININEWS.COM - Teka-teki mengenai klaim mantan Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebut dirinya pernah menempuh studi di Jurusan Te...
INDONESIAKININEWS.COM - Teka-teki mengenai klaim mantan Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebut dirinya pernah menempuh studi di Jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya mendapat penjelasan dari seorang yang mengaku sebagai teman seangkatannya. Pernyataan ini muncul di tengah berbagai komentar, termasuk nada sinis dari pakar telematika Roy Suryo.
Andi Pramaria, seorang pejabat widyaiswara yang pernah menjabat Kepala Dinas Kehutanan NTB, tampil memberikan kesaksian. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan menyatakan kesiapannya menjadi saksi sejarah.
“Satu fakultas [dengan Jokowi]. Satu angkatan,” kata Andi dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Inews, Kamis (15/5/2025).
Namun, ketika disinggung mengenai kesamaan jurusan, Andi memberikan klarifikasi menarik. Menurutnya, Fakultas Kehutanan UGM pada masa itu tidak memiliki sistem jurusan yang formal.
“Gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu, sebenarnya tidak ada jurusan,” ujarnya.
Andi kemudian mengungkapkan dugaan mengapa Jokowi menyebut Jurusan Teknologi Kayu. “Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi, misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya Jurusan Teknologi Kayu.”
Ia menambahkan, “Kalau saya ngakunya jurusannya apa? Silvikultur. Karena saya penginnya itu dan saya memilih mata kuliah yang mengarah ke sana.”
Polemik Foto Wisuda dan Keabsahan Ijazah
Mengenai keraguan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi, Andi Pramaria berpendapat bahwa hal tersebut wajar. Namun, ia menekankan bahwa Jokowi memiliki banyak teman kuliah seangkatan yang dapat menjadi saksi.
“Kemudian, beberapa orang, kalau enggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November 1985. Kalau masuknya, ya memang tahun 1980,” jelas Andi.
Ketika ditanya mengenai dokumentasi wisuda, Andi mengungkapkan bahwa pada masa itu, hanya satu orang temannya yang memiliki kamera (tustel). “Jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau,” tuturnya.
Klaim Kontroversial "Jurusan Teknologi Kayu"
Pada sebuah kunjungan ke Fakultas Kehutanan UGM tanggal 19 Desember 2017, Jokowi dalam pidatonya secara spesifik menyebut nama Kasmudjo sebagai dosen pembimbingnya di Jurusan Teknologi Kayu. “Sekali lagi Pak Kasmudjo, saya mengaturkan terima kasih karena bimbingan Bapak di Jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya,” ujar Jokowi, seperti terekam dalam tayangan video Kompas TV.
Pernyataan ini ditanggapi keras oleh Roy Suryo. “Nama jurusan yang disebutkan [Jokowi] saja salah. Namanya Teknologi Kayu, katanya, padahal Jurusan Teknologi Kayu itu enggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu, loh,” kata Roy dalam sebuah video di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, 25 April 2025.
UGM Digugat Terkait Ijazah Jokowi
Polemik ini bahkan telah memasuki ranah hukum. Seorang advokat asal Makassar, Ir. Komarudin, melayangkan gugatan perdata senilai Rp69 triliun terhadap UGM melalui Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Yogyakarta. Gugatan dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn, tertanggal 5 Mei 2025, menuntut UGM untuk membuktikan secara hukum keabsahan akademik Jokowi, termasuk skripsi, lokasi KKN, serta dokumen pendukung lainnya seperti KRS dan data Sipenmaru.
"Kita hanya ingin UGM membuktikan. Kalau memang ada, ya buktikan supaya tidak gaduh," ujar Komarudin dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Rabu (14/5/2025). Ia juga mengusulkan pembentukan tim gabungan untuk investigasi demi transparansi dan menegaskan gugatannya tidak bermuatan politik. Komarudin bahkan mengaitkan kegaduhan isu ijazah yang telah berlangsung dua tahun ini dengan dampak ekonomi nasional, salah satunya pelemahan rupiah. “Dulu dolar Rp15.500, sekarang sudah Rp16.700. Ini berbahaya kalau dibiarkan bisa tembus Rp 20.000,” ujarnya.
Penolakan Uji Forensik Ijazah oleh Pihak Roy Suryo dkk.
Di sisi lain, pihak Roy Suryo dan beberapa tokoh lainnya, melalui kuasa hukum mereka Ahmad Khozinudin (Koordinator Nonlitigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis), menyatakan menolak hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi jika prosesnya dilakukan secara sepihak oleh aparat.
“Kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholder: terlapor di Polda, akademisi dari lembaga kredibel, ahli internasional, hingga perwakilan DPR,” kata Ahmad, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis (15/5/2025). Pernyataan ini mewakili Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr. Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Prof. Egi Sudjana.
Ahmad menegaskan sikap ini bertujuan memastikan hasil pengujian yang kredibel dan bebas dari intervensi politik. Ia menilai pengujian oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri saat ini berpotensi tidak transparan dan sarat kepentingan politik, terutama setelah klien-kliennya dilaporkan oleh Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Begitu klien kami Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr. Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Prof. Egi Sudjana dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut telah 90 persen melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi,” papar Ahmad Khozinudin.
Atas dasar itu, tim advokasi menyatakan: “Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri.” Ahmad menambahkan, “Karena proses yang sepihak ini sarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel.”
Baca juga: Siap-siap Jokowi! dr. Tifa dan Roy Suryo Bakal Berikan 'Serangan Balik', Bawa Kasus Ijazah Ke Ranah Internasional
Ia berpendapat proses sepihak tersebut “memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga akan menyatakan ijazah Jokowi asli.” Ahmad juga menjelaskan bahwa laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti Bareskrim masih dalam tahap pra-pemeriksaan, yang belum menyentuh substansi dugaan tindak pidana, apalagi melegitimasi keabsahan ijazah.
“Karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi, sekaligus legitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Bareskrim Polri, yang ujungnya diduga kuat akan menyatakan hasil tes ijazah Jokowi identik atau asli,” tegas Ahmad. Pihaknya khawatir laporan TPUA di Bareskrim akan dihentikan, sementara kriminalisasi terhadap kliennya berlanjut dengan dalih hasil tes laboratorium forensik.
Sebagai kesimpulan, pihak Roy Suryo dkk. menuntut audit forensik ijazah Jokowi dilakukan oleh sebuah lembaga ad hoc yang inklusif, independen, dan memiliki kredibilitas tinggi. (TribunBengkulu)
