INDONESIAKININEWS.COM - Jembatan Haji Endang di Karawang, Jawa Barat, yang telah beroperasi selama 15 tahun, kini terancam ditutup karena t...
INDONESIAKININEWS.COM - Jembatan Haji Endang di Karawang, Jawa Barat, yang telah beroperasi selama 15 tahun, kini terancam ditutup karena tidak memiliki izin. Konflik antara pemilik dan BBWS Citarum memicu polemik, terutama terkait dampak sosial dan ekonomi bagi ribuan pekerja pabrik.
Latar Belakang Jembatan Viral
Jembatan perahu yang menghubungkan Desa Anggadita (Kecamatan Klari) dan Desa Parungmulya (Kecamatan Ciampel), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Dibangun oleh Muhammad Endang Junaedi sejak 2010, jembatan ini awalnya berupa perahu kayu manual. Kini, strukturnya telah berubah menjadi jembatan ponton dengan pelat baja, dilengkapi akses jalan beraspal dan penerangan.Namun, pada 28 April 2025, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memasang spanduk peringatan di lokasi, menyebut jembatan tersebut ilegal karena melanggar UU Sumber Daya Air No. 17/2019 dan PP No. 37/2012. Spanduk tersebut sempat diturunkan warga keesokan harinya, menunjukkan resistensi masyarakat terhadap rencana penutupan.
Ancaman Penutupan dari BBWS Citarum
BBWS Citarum menekankan bahwa pembangunan jembatan di sempadan sungai wajib mengantongi izin sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 28/2015. Keberadaan jembatan tanpa izin dinilai mengganggu fungsi alami sungai, terutama saat banjir. Melalui unggahan Instagram resmi (@pu_sda_citarum ), mereka mengimbau masyarakat memahami regulasi pengelolaan sumber daya air.Pihak BBWS juga mendorong koordinasi antara pemilik jembatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Respons Haji Endang: Izin dan Manfaat Sosial
Endang membantah klaim ilegal dengan menyebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). "Saya mengerti ini dianggap ilegal, tapi manfaatnya nyata. Sudah 15 tahun beroperasi, bahkan banyak yang mencontoh," katanya saat ditemui Kompas.com (29/4/2025).Jembatan ini menghasilkan omzet hingga Rp20 juta/hari dari tarif Rp2.000 per pengendara roda dua, dengan pengguna mencapai 10.000 orang/hari. Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sekitar Rp8 juta/hari , termasuk gaji 40 pekerja lokal, perawatan jembatan, dan penerangan.
"Kalau ditutup, 40 keluarga akan kehilangan penghasilan. Apa mau pemerintah lihat mereka jadi perampok?" tegas Endang, sembari mempertanyakan mengapa hanya jembatannya yang dipersoalkan.
Dukungan Warga dan Pekerja Pabrik
Jembatan ini menjadi jalur vital bagi ribuan pekerja di kawasan industri Klari dan Ciampel, termasuk Surya Cipta. Pengendara seperti Nugraha dan Muhammad mengaku terbantu karena jembatan ini menghemat waktu tempuh. "Bayar Rp2.000 lebih murah daripada mutar jauh," kata Nugraha.Muhammad menambahkan, penutupan jembatan akan memperbesar risiko keterlambatan masuk kerja, yang berujung pada sanksi dari pabrik.
Konflik Regulasi vs. Kepentingan Publik
Polemik ini mengungkap ketegangan antara aturan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, BBWS menegaskan pentingnya kepatuhan regulasi untuk keselamatan lingkungan. Di sisi lain, Endang dan warga mempertahankan jembatan sebagai solusi transportasi yang efisien.Pemerintah daerah pun diminta turun tangan, mengingat jembatan ini telah menjadi infrastruktur informal yang diandalkan oleh ekonomi lokal.
Jembatan Haji Endang menjadi simbol kompleksnya kebijakan infrastruktur di Indonesia. Sementara izin menjadi kunci legalitas, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat kecil tak bisa diabaikan. Solusi kolaboratif antara pemerintah, pemilik jembatan, dan warga menjadi harapan agar konflik ini tak merugikan salah satu pihak. (Kompas.com)
Keywords: Jembatan Haji Endang, BBWS Citarum, Karawang, penutupan jembatan, UU Sumber Daya Air, izin jembatan, viral Karawang, omzet jembatan ponton.
