IndonesiaKiniNews.com - Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas UUD 45. Prof. Notonagoro menyat...
IndonesiaKiniNews.com - Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas UUD 45. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa “kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan.
Dan karena itu, Pembukaan UUD 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”. Jadi walau UUD 45 di buat dengan terburu namun para pendiri negara sepakat bahwa kalau nanti ada pasal dalam UUD 45 tidak sesuai dengan Pancasila akan diberbaiki kemudian.
Yang penting batang tubuhnya sudah ada. Atas dasar itulah negeri ini tegak. Itulah buah konsesus para pendiri negara ini.
Namun apakah semua tokoh sepakat ? tidak. Ada dua kekuatan yang tidak bisa menerima Pancasila secara utuh, Yaitu Komunis dan Islam.
Masing masing punya agenda berbeda , namun tujuan sama yaitu menguasai negeri ini dengan platform perjuangan mereka. Dua tahun setelah negeri ini merdeka, terjadi pemberontakan Madiun , dimana Muso bersama PKI menyatakan tidak setia kepada Sokarno Hatta.
Saat itulah Soekarno memerintahkan TNI untuk memadamkan pemberontakan. Kemudian dua tahun kemudian atau tahun 1950, diterbitkannya Perda No. 50 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Ini cikal bakal kelak terjadinya pemberontakan PRRI yang dimotori oleh gerakan ingin mendirikan negara Islam.
Tokoh Masyumi, Isa Anshary, pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, menulis, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, iman dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”. Tahun 1955, Pemilu pertama sejak proklamasi di gelar. Partai Masyumi mendapatkan nomor tiga partai pemenang Pemilu. Hasil Pemilu itu bertugas menyusun perbaikan UUD yang ada. Dari tahun 1956 sampai 1959, perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya. Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu,
”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….
Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini. Tentu yang paling meradang atas dekrit Soekarno ini adalah kelompok Masyumi. Mengapa ? Cita cita mereka mengubah UUD sesuai dengan Islam gagal.
Itu sebabnya para tokoh Masyumi seperti Natsir, Safrudin Prawiranegara. Dan Soemtro Djoyohadikusumo dari PSI dan lain lain bergabung dengan gerakaan PRRI, yang sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein berhasil merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo.
Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Gerakan ini memicu terbentuk dewan kekuasaan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. NKRI berderak. Pemerintah Soekarno berusaha mengajak mereka bermusyawah namun gagal. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang.
Pemerintah tersebut membentuk Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.
Soekarno tidak punya pilihan kecuali memerintahkan TNI untuk menghentikan gerakan separatis tersebut.
Namun apa hendak dikata, Kekuatan milter dari PRRI bisa dengan mudah memukul mundur Pasukan yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang berkekuatan dari Divisi Diponegoro - Jawa Tengah.
Mengapa? Karena peralatan militer PRRI lebih canggih. Ini berkat bantuan dari AS melalui operasi CIA. Akhirnya Soekarno memerintahkan pasukan Siliwangi bersama RPKAD.
Pemberontakan itu berhasil di tumpas, Karena ,para prajurik Siliwangi umumnya religius, sehingga mudah merebut hati orang padang yang agamais. Beberapa tokoh di balik gerakan itu ditangkap dan ada juga yang melarikan diri seperti Soemitro Djoyohadikusumo ( ayahanda Prabowo). Adik Hamka melarikan diri ke AS, sementara Hamka sendiri ditangkap.
Setelah itu, Soekarno memecah mecah Sumatera Tengah menjadi tiga provisi yaitu, Sumbar, Riau dan Jambi.
Orang Padang sangat marah dan dendam dengan Soekarno. Apalagi jauh sebelum merdeka, gerakan mendirikan Khilafah itu sudah ada di MInang dengan munculnya gerakan wahabi.
Bagi orang padang, Soekarno adalah penanggung jawab hancurnya gerakan NKRI bersyariah atau Negara Islam.
Makanya ketika ada momentum menjatuhkan Soekano, akses kepada AS yang sudah dimiliki tokoh pendukung PRRI dulu seperti Soemitro digunakan agar dapat memudahkan aksi Soeharto merebut kekuasaan secara konstitusi.
Dan PKI yang merupakan pendukung utama Soekarno jadi korban paska kejatuhan Soekarno.
Makanya di era Soeharto, tidak ada gerakan dari orang Padang yang anti Soeharto. Begitupula ketika SBY berkuasa , orang Padang sangat mendukung, bahkan Gubernur Sumbar diangkat jadi Menteri Dalam Negeri.
Artinya dendam orang padang kepada TNI yang terlibat langsung dalam operasi penumpasan tidak ada. Yang ada adalah dendam kepada Soekarno. Makanya jangan kaget bila sebagian orang Padang masih membenci Jokowi.
Mereka sebetulnya tidak membenci Jokowi tetapi membenci PDIP sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau mereka membenci PDIP Itu karena ketua umumnya adalah Putri Soekarno, yaitu Megawati.
Stigma politi seperti ini sengaja di ciptakan oleh lawan Politik PDIP agar mampu mengalahkan PDIP di Sumatera Barat.
Seharusnya Orang padang membaca sejarah dengan baik. Bahwa para Tokoh masyumi akhirnya menyadari kesalahan mereka mendukung PRRI.
Makanya ajakan Soekarno kembali kepangkuan ibu pertiwi mereka terima begitu saja. Dan mereka ikhlas dipenjara. Karena mereka memang salah.
Mengapa ? karena gerakan mereka ditunggangi oleh Asing, yaitu AS, Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan dari pengaruh asing. Dan Soekarno telah bersikap jelas sesuai dengan konsesus berdirinya Negara ini berdasarkan Pancasila, yang tadinya mereka ikut menyetujui.
Jadi kalau sekarang masih ada gerakan islam bersama Partai berbasis islam yang ada di sumatera barat menyudutkan Jokowi, itu hasil rekayasa politik yang sengaja menciptakan stigma negatif terhadap PDIP dan Jokowi.
Logika politik berkaitan dengan fakta sejarah masa lalu punya tempat sebagai bentuk balas dendam atas sikap Soekarno yang membubarkan Masyumi.
Dan ini dimanfaatkan oleh AS untuk menggoyang Jokowi agar bisa menggantinya dengan presiden Pro AS. Yakinlah, setelah presiden pro AS terpilih orang padang engga akan dapat apa apa.
Kehadiran Jokowi ke Padang dengan memberikan dukungan penuh atas pembangunan sumatera barat adalah cara cerdas yang seakan mengatakan kepada rakyat sumbar : Kita bersaudara. Musuh kita orang luar. Mengapa kita tidak bersatu dalam jalinan NKRI dan Pancasila. Lupakan masa lalu dan kita songsong masa depan dengan harapan melalui kerja keras pada hari ini. Jokowi sadar bahwa secara budaya orang minang itu tidak pendendam dan tidak anti pluralisme. Rakyat hanyalah korban politik...
Sumber: dari grup fesbuk DDB
