INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dampak Covid-19 tidak hanya menyerang masyarakat, melainkan Pempr...
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dampak Covid-19 tidak hanya menyerang masyarakat, melainkan Pemprov DKI pun terkena imbasnya. Akibat pandemi ini, Pemprov harus menelan kerugian besar akibat roda perekonomian tersendat.
Anies mengatakan, dampak langsung yang terasa oleh Pemprov DKI yaitu merosotnya pendapatan pajak dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau hanya menyisakan 45 persen. Sedangkan secara keseluruhan, anggaran Pemprov DKI turun dari dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun (53 persen).
“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” kata Anies, Jumat (29/5).
Konsekuensi dari dampak tersebut yakni Pemprov harus melakukan realokasi anggaran. Pengurangan anggaran terjadi di berbagai sektor belanja langsung, maupun belanja tidak langsung. Pemangkasannya pun terbilang drastis.
Di balik pemangkasan itu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat pra-sejahtera tetap dipertahankan. Sedangkan anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat pra-sejahtera tidak diubah.
Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, bertambah menjadi Rp 5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.
Relokasi anggaran juga terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp 4,3 triliun. “Di mana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19,” ucap Anies.
Kendati demikian, gaji ASN Pemprov DKI dipastikan tidak berubah. Hanya TKD yang mengalami pemangkasan ekstrem. Nilainya sekitar Rp 2 triliun. Pemprov DKI sebetulnya sempat mendapat usulan agar ada pemangkasan sejumlah sektor untuk menutup TKD ASN. Namun, Anies memilih untuk tetap mengalokasikan dana tersebut untuk rakyat pra-sejahtera.
“Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat pra-sejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat pra-sejahtera di Jakarta,” pungkas Anies.
Anies lantas meminta kepada para ASN agar tidak berkecil hati atas kebijakan ini. Dia menyebut ASN merupakan penyelenggara negara yang bertugas melindungi rakyat. Oleh karena itu, segala kebutuhan rakyat harus menjadi prioritas.
S.Jawapos
