foto: hops INDONESIAKININEWS.COM - Refly Harun beber Muhammadiyah tak pro Jokowi, Din Syamsuddin tak tinggal diam, ungkit politik mora...
 |
| foto: hops |
INDONESIAKININEWS.COM - Refly Harun beber Muhammadiyah tak pro Jokowi, Din Syamsuddin tak tinggal diam, ungkit politik moral.
Usai dicopot Erick Thohir dari Komisaris Utama Pelindo I, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kini aktif menyampaikan pandangannya via YouTube.
Kali ini, Refly Harun membahas mengenai dukungan Muhammadiyah yang dinilainya tak condong ke Pemerintah Jokowi, dan lebih ke Prabowo Subianto.
Eks Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menjadi narasumber Refly Harun pun langsung memberi klarifikasi.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengoreksi ucapan dari pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dari tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (12/5/2020), Refly menyebu ada anggapan bahwa Muhammadiyah lebih condong pada pasangan calon Prabowo Subianto dibandingkan dengan pasangan terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 lalu.
Menurut Refly Harun keadaan tersebut masih terlihat juga sampai sekarang.
Untuk memastikan kebenarannya, Refly Harun lalu menanyakan langsung kepada Din Syamsuddin.
Meskipun sudah tidak menjabat lagi di Muhammadiyah, namun Refly Harun menilai sosok Din Syamsuddin sangat melekat dengan organisasi berlambang matahari tersebut.
"Prof ada kecenderungan, mudah-mudahan saya tidak keliru, bahwa dalam kontestasi Pilpres 2019, bahkan 2014 juga, Muhammadiyah sepertinya condong pada pasangan Prabowo Subianto."
"Dan posisi itu agak terlihat sampai sekarang, apa pernyataan itu bisa dibenarkan, atau Prof mau sanggah?" tanya Refly Harun memastikan.
Menanggapi pernyataan sekaligus pertanyaan dari Refly Harun, Din Syamsuddin mengaku tidak membenarkan.
Din Syamsuddin menegaskan bahwa khittah dari Muhammadiyah yakni tidak terlibat dalam politik kekuasaan.
Itu artinya, Muhammadiyah tidak berpihak dalam pemilu, termasuk juga tidak memaksa wargannya untuk mendukung satu kubu.
Namun keterlibatan Muhammadiyah dalam politik adalah sebatas politik moral, yakni memberikan kritik kepada pemerintah ataupun produk dari pemerintah.
Dirinya menegaskan, hal itulah yang menjadi dasar semua warga Muhammadiyah ketika berpolitik.
"Ya tidak, khittah Muhammadiyah yang diyakini oleh seluruh warga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasan, seperti mendukung atau tidak mendukung seorang calon presiden atau wakil presiden," ujar Din Syamsuddin.
"Tetapi Muhammadiyah dengan amar makruf nahi mungkar terlibat dan aktif dalam politik moral, high politik.
Maka kalau mengkritik pemerintah menggungat undang-undang itu bagian dari politik moral," jelasnya.
Sementara itu ketika dalam pemilihan umum, Muhammadiyah membebaskan warganya untuk menentukan pilihan terbaiknya.
Meski begitu, Din Syamsuddin tidak setuju dengan anggapan ada perpecahan di Muhammadiyah lantaran berbeda pilihan di pilpres.
Namun dirinya menyimpulkan bahwa warga Muhammadiyah tidak terbelah, melainkan istilahnya terbagi.
"Pada setiap pilpres, Muhamadiyah secara organisasi tidak berpihak.
"Tetapi karena Muhmaddiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk mendukung partai politik tertentu, untuk mendukung calon presiden atau calon presiden tertentu, ya boleh jadi di lapangan itu Muhammadiyah ya bukan terbelah.
Tetapi terbagi, teralokasi secara proposional," pungkasnya.
Sumber: tribunnews
