foto: kompas INDONESIAKININEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi soal skema pemerintah yang akan menghentikan wacana ...
 |
| foto: kompas |
INDONESIAKININEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi soal skema pemerintah yang akan menghentikan wacana New Normal jika kasus corona kembali naik.
Menurut Fadli, kebijakan coba-coba itu sangat berbahaya.
Fadli mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan tentang kebijakan New Normal yang disiapkan pemerintah.
Dilansir dari Suara.com, melalu siaran video konferensi pada Rabu (27/5/2020) usai rapat kabinet, Menteri Airlangga mengatakan, "Polri dan TNI akan mengawal di tempat-tempat keramaian, sehingga di tempat tersebut disiplin dari masyarakat agar tidak terjadi secondary wave (gelombang kedua).
Kalau terjadi secondary wave maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali."
Menanggapi pernyataan itu, Fadli Zon pun melontarkan kritik lewat akun Twitter-nya.
"Kebijakan 'trial and error' alias coba-coba yang menyangkut nyawa manusia sangat berbahaya. Harusnya pikikan yang matang, cermat, dan akurat. Rakyat bukan kelinci percobaan," tulis Fadli, Kamis (28/5/2020).
Cuitan Fadli itu menambahi kritik yang sebelumnya diungkapkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
"Karena masalah ini terkait dengan nyawa manusia, kebijakan harusnya mengutamakan penyelamatan nyawa -bukan coba-coba. Maka kebijakannya adalah New Normal diberlakukan dengan jaminan korban tidak akan bertambah -bukan kalau ada korban akan dihentikan," cuit Said Didu.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai New Normal di Indonesia.
"Protokol adaptasi tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan Kemenkes disosialisasikan secara masif," ujarnya dalam rapat terbatas melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
"Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, seperti jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dilarang berkerumun," Jokowi menambahkan.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan ada tujuh provinsi yang dianggap siap untuk menerapkan New Normal.
Biro pers Sekretariat Presiden juga telah merilis 25 daerah yang telah siap melaksanakan New Normal.
Sumber: klikpositif
