$type=slider$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=5$show=home

Menpan&RB Tjahjo Kumolo: Atas Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan&RB Akan Segera Berhentikan PNS Yang Tak Produktif

foto: cianjurekspres INDONESIAKININEWS.COM -  Bagi Aparatur Sipil Negara atau lazimnya disebut Pegawai Negeri Sipil, sebaiknya Anda in...

foto: cianjurekspres


INDONESIAKININEWS.COM - Bagi Aparatur Sipil Negara atau lazimnya disebut Pegawai Negeri Sipil, sebaiknya Anda introspeksi diri saat ini juga.

Bila Anda merasa diri tak produktif, maka bersiap-siaplah untuk menerima risiko terburuk, diberhentikan dari status yang Anda emban sebagai pengabdi masyarakat dan negara.

Sesuai rencana, sekitar 20 persen atau 1,6 juta ASN akan segera diberhentikan.

Pemecatan ini merupakan bagian dari upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Tjahjo Kumolo, melakukan reformasi birokrasi atas aparatur sipil negara atau ASN.

Targetnya pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai perintah Presiden Jokowi.

Tjahjo Kumolo yang juga Mantan Mendagri ini menyebutkan, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan.

Sebanyak 20 persen pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Namun, tetap saja, bagi dirinya, memberhentikan PNS tidaklah mudah.

"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Meski sulit, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif.

Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.

"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.

Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut.

-Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang dari/sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.

-Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.

-Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70.

-Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.

Regulasi itu menjelaskan, selama enam bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja.

Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang.

"PNS tersebut diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali," isi dari Pasal 32.

Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun," jelas aturan itu.

Pada akhirnya, setelah satu tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan," demikian penutup dari regulasi itu.

Sumber: tribunnews


Name

Berita,9410,HUMOR,5,Internasional,156,Kesehatan,1,Nasional,9293,News,66,OPINI,76,Seleb,2,Tekno,1,
ltr
item
IndonesiaKiniNews.com: Menpan&RB Tjahjo Kumolo: Atas Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan&RB Akan Segera Berhentikan PNS Yang Tak Produktif
Menpan&RB Tjahjo Kumolo: Atas Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan&RB Akan Segera Berhentikan PNS Yang Tak Produktif
https://1.bp.blogspot.com/-b1ixNEjQcGY/XyQFOUxty3I/AAAAAAAAEFA/JwxhyWKXx3MQWh6txuoLdzqSj262qTk8wCLcBGAsYHQ/s640/3zc5S1z75iOZ2LlQtgbB_14_89d1bf382ec41517979725d5d7786b30_image-750x430.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-b1ixNEjQcGY/XyQFOUxty3I/AAAAAAAAEFA/JwxhyWKXx3MQWh6txuoLdzqSj262qTk8wCLcBGAsYHQ/s72-c/3zc5S1z75iOZ2LlQtgbB_14_89d1bf382ec41517979725d5d7786b30_image-750x430.jpg
IndonesiaKiniNews.com
https://www.indonesiakininews.com/2020/07/menpan-tjahjo-kumolo-atas-perintah.html
https://www.indonesiakininews.com/
https://www.indonesiakininews.com/
https://www.indonesiakininews.com/2020/07/menpan-tjahjo-kumolo-atas-perintah.html
true
1493314966655697463
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy