INDONESIAKININEWS.COM - Sebanyak enam truk personil Akademi TNI menggeruduk kantor Pemerintah Kota Magelang, Jumat (3/7/2020). Mereka...
INDONESIAKININEWS.COM - Sebanyak enam truk personil Akademi TNI menggeruduk kantor Pemerintah Kota Magelang, Jumat (3/7/2020).
Mereka memasang lima papan nama sebagai penanda jika tanah yang menjadi Kantor Wali Kota Magelang itu milik Akademi TNI.
Sebelum memasang patok papan nama, puluhan anggota TNI yang dipimpin langsung Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo itu melaksanakan apel di halaman balai kota.
Papan nama bercat putih itu bertuliskan “Tanah dan Bangunan ini Milik Dephankam cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI Berdasarkan SHP No 9 Tahun 1981 IKN No. 2020335014, Luas Tanah 40.000 Meter Persegi”.
Komandan Resimen Chandradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo menyampaikan, jika patok tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Danjen Akademi TNI yang telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Magelang dan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu.
Pertemuan itu membahas tentang sengketa lahan yang saat ini digunakan Pemkot Magelang merupakan aset Mako Akademi TNI yang bersertifikat.
“Selama ini, kantor Pemkot Magelang ini menggunakan aset Akademi TNI sejak 1985, sementara kami Resimen Chandradimuka Akademi TNI saat ini justru menumpang di fasilitas Akmil.
Karena itu, kami berharap bisa menempati perkantoran itu,” ungkapnya.
Menurutnya, aset dan lahan yang ditempati oleh Pemkot Magelang seluas 40.000 meter persegi tersebut secepatnya harus segera dikembalikan.
“Bagaimana pun juga kalau kita punya ksatrian sendiri kan lebih baik,” ucapnya.
Pihaknya juga mengaku sudah lima tahun terakhir membangun komunikasi dengan Pemkot Magelang.
Namun demikian, sampai saat ini masih belum ada jalan keluar masalah ini.
“Sebetulnya dari kami ada dua opsi. Opsi pertama dijembatani oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas menyiapkan anggaran Rp 200 miliar untuk ruilslag.
Namun itu dikembalikan kepada Pemkot Magelang.
Yang kedua yang paling memungkinkan mereka (Pemkot Magelang) pindah ke kantor lama yang saat ini digunakan untuk kantor PDAM,” terangnya.
Menurutnya, penggunaan aset Akademi TNI tersebut dilakukan saat era Wali Kota Magelang Bagus Panuntun yang juga mantan anggota TNI.
“Namun saat itu statusnya hanya pinjam pakai saja, tidak ada kesepakatan hitam di atas putih,” tuturnya.
Bowo berharap agar Pemkot Magelang secepatnya menyerahkan aset tersebut kepada Akademi TNI.
Jika pemkot minta waktu, maka akan diberikan dengan ada komunikasi yang jelas, dan ada niat baik dari pemkot untuk menyiapkan dulu perkantoran baru.
“Ini langkah kami, orang punya rumah bersertifikat tetapi diisi oleh orang lain, sementara kami di sini numpang, maka pemkot harus pindah,” tegasnya.
Terpisah, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menyampaikan, jika aset tersebut sesuai dokumen yang dimilikinya sempat ada pelimpahan untuk menempati sebagai kantor Pemkot Magelang.
Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah diteruskan kepada Pemkot Magelang.
“Saya kan termasuk pendatang baru 2010. Jadi, tidak tahu secara detail sebetulnya berkaitan dengan itu. Dan tentunya seorang wali kota tidak akan berani tiba-tiba menempati tempatnya tentara. Saya melihat dokumennya yang ada ini, wali kota tidak mungkin tiba-tiba kok menempati, ini karena perintah dari Pak Mendagri yang pelimpahan Pak Menteri Pertahanan akhirnya ditempati dan komunikasi dialog berkaitan dengan aset itu kebetulan pasera saya,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Pengayoman.
Pihaknya mengaku sangat menyayangkan upaya Akademi TNI yang melakukan pematokan lantaran beberapa waktu yang lalu sempat dilakukan pembahasan.
“Kejadian tadi pagi (3/7/2020), sebetulnya kita sayangkan lah. Kami sehari kemarin rapat di Depdagri, ya rapat ini dipimpin oleh Pak Sekjen Depdagri yang menyampaikan segala sesuatunya, pergerakannya, dan ketersediaan anggarannya. Saya sudah menyampaikan pada rapat itu, anggaran kita relokasi untuk Covid-19, tetapi di perubahan penetapan 2021, kita munculkan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, pihaknya mengaku telah menyiapkan tanah seluas 13 hektare untuk mengganti aset dari Akademi TNI tersebut dari anggaran pemkot, Pemprov Jateng dan Kemendagri.
Namun karena dengan kondisi saat ini, pihaknya berharap kembali diberikan waktu untuk menganggarkan kembali.
“Setelah melakukan komunikasi kita mengalokasikan Rp 5 miliar, pemprov Rp 4 miliar dan sisanya Kemendagri tapi belum,” jelasnya.
Sementara saat ditanya soal tekanan Akademi TNI untuk segera pindah, pihaknya merasa keberatan lantaran jumlah OPD di Kota Magelang yang cukup banyak dan membutuhkan kantor.
“Harusnya hasil rapat itu kan disepakati. Kalaupun saya disuruh pindah, bagaiman OPD kita saja segitu. Mungkin saya ngantor di alun-alun opo piye, nganggo tenda opo piye,” jawabnya.
Ia berharap agar jajaran Akademi TNI bisa berpikir rasional dan bisa memahami kondisi Kota Magelang saat ini.
Apalagi tahun ini akan dilakukan Pilkada untuk menentukan wali kota yang baru.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV Diponegoro Letkol Kav Susanto saat dikonfirmasi kasus ini mengaku masih akan melakukan kroscek ke lapangan.
“Kami kroscek dulu kebenarannya di lapangan seperti apa? Nanti kalau sudah ada hasilnya akan kami informasikan,” kata Susanto.
Sumber: radarsemarang
