INDONESIAKININEWS.COM - Usai menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Partai Demokrat menyikapi berbagai desas-desus yang dianggap merugikan nama...
Di antara informasi miring yang berhembus di media sosial, Cikeas dituduh mendanai peristiwa 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum di sejumlah daerah.
Politikus Andi Arief meradang partainya disebut berada di balik layar demonstrasi.
"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," kata Andi Arief melalui media sosial, Sabtu (10/10/2020).
Kolega Andi Arief, Rachland Nashidik, juga berang dan dia mengungkapkannya di media sosial.
Rachland berkata dengan keras: "lebih terhormat dituding penguasa ngongkosin demo rakyat, daripada penguasa diongkosi cukong untuk nginjek rakyat. Begitu saya bilang pada seorang senior, sesaat sebelum Soeharto jatuh, 1998."
Sementara Jansen Sitindaon menantang buzzer untuk meneruskan fitnah karena usaha mereka sia-sia belaka.
"Saya hanya ingin mengatakan buzzer tak akan pernah bisa merubah permata jadi batu. Teruskanlah fitnah kalian," kata Jansen.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ossy Dermawan menegaskan pernyataan yang menyebutkan aksi dan gerakan penolakan UU Cipta Kerja diinisiasi dan didanai Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks serta tidak berdasar.
"Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Ossy.
Dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Oktober yang diterima Suara.com, Sabtu (10/10/2020), disebutkan pula nama salah satu akun media sosial yang disebut Ossy sebagai akun buzzer.
Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. Mereka akan menempuh jalur hukum jika tuduhan tersebut terus dilancarkan.
Partai Demokrat merupakan salah satu partai di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (5/10/2020) -- satu lagi partai yang menolak adalah PKS, sementara tujuh partai mendukung.
Penolakan Demokrat disampaikan dalam pandangan mini fraksi tanggal 3 Oktober 2020 dan pada waktu rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
S: suara.com
