INDONESIAKININEWS.COM - Inilah sosok Alfius Kristono, warga DKI Jakarta yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PN Jakarta Pusat. Alfius ...
INDONESIAKININEWS.COM - Inilah sosok Alfius Kristono, warga DKI Jakarta yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PN Jakarta Pusat.
Alfius Kristono menuntut Anies Baswedan membayar ganti rugi Rp 300 juta atas dampak banjir awal tahun 2020.
Nilai ganti rugi itu sesuai dengan kerugian yang ditanggungnya atas bencana banjir Jakarta 2020.
Siapa Alfius Kristiono?
Alfius adalah pemilik usaha jasa belajar mobil yang terendam saat banjir Jakarta 1 Januari 2020.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alfius membawa sejumlah dokumen dan bukti-bukti banjir.
Dua mobil miliknya yang diparkir di tempat usaha di Kapuk Raya, Gang Swadaya 4,Jakarta Utara, rusak akibat terendam banjir.
"Biasanya wilayah saya memang banjir."
"Tapi Januari 2020 lalu yang terparah sampai satu meter," ujar Alfius ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2020).
Akibat banjir tersebut, dua mobilnya yang bermerek Suzuki ER3 dan Daihatsu Sigra mengalami kerusakan.
Maka dari itu, Alfius menuntut ganti rugi sebesar Rp 300 juta ke Pemprov DKI Jakarta.
Sebab menurutnya, tidak adanya peringatan dini dari Pemprov DKI Jakarta akan datangnya banjir, menjadi penyebab utama kerusakan mobilnya.
Alfius tidak sempat lagi mengevakuasi mobil lantaran air yang masuk ke dalam tempat usahanya langsung mencapai satu meter.
"Jadi saya harap, dari gugatan ini Pemprov DKI Jakarta bisa pahami pentingnya peringatan dini banjir."
"Sehingga kami bisa evakuasi barang terlebih dahulu," tutur Alfius.
Warga Jakarta Utara yang menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait banjir Januari 2020 lalu berjumlah 21 orang.
Bandingkan masa Ahok
Sari Anum Sitepu, perwakilan warga Jakarta Selatan, menceritakan alasannya menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena banjir 1 Januari 2020.
Sari mengaku kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta saat ini, lantaran rumahnya kembali terendam banjir.
Padahal, kata Sari, wilayah rumahnya di Jalan Galindra, Pela Mampang, Jakarta Selatan, sempat terbebas banjir pada tahun 2014 hingga 2019.
Sampai akhirnya pada 1 Januari 2020, rumahnya terendam banjir hampir satu meter.
"Bahkan banjir 1 Januari lalu lebih parah dari banjir lima tahun lalu yang pernah kami alami," jelas Sari, ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2020).
Lebih parahnya lagi, Sari dan anggota keluargannya sempat terjebak dalam rumah karena air yang terlalu tinggi.
Saat itu, Sari dan keluarganya baru pulang dari acara malam Tahun Baru 2020.
Mereka pun tertidur usai pulang larut malam.
Pada pagi hari, tepatnya Rabu (1/1/2020) pukul 08.00 WIB, rumah Sari sudah tergenang banjir.
Tidak tanggung-tanggung, keluarga Sari bahkan dihadapkan dengan banjir setinggi satu meter saat baru membuka mata.
"Selama ini tidak pernah begitu. Kami tidak menyangka akan terjadi begitu."
"Kami pun tidak bisa selamatkan barang-barang dari terjangan banjir," ungkap Sari.
Bukan hanya tidak bisa selamatkan barang berharga, keluarga Sari juga terjebak di tengah banjir.
Menurut Sari, evakuasi korban banjir juga dinilai sangat lambat.
Ketika itu, Sari dan keluarganya tidak dapat keluar lantai dua rumah lantaran banjir sudah mencapai satu meter.
Pihak kelurahan pun tidak kunjung datang untuk mengevakuasi keluarganya.
Sampai akhirnya mereka baru dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim di luar pihak kelurahan.
Insiden banjir awal tahun 2020 menjadi kenangan terpahit Sari dan keluarga.
Sebab, mereka tidak pernah membayangkan hal itu dapat terjadi di lingkungan rumah mereka.
"Waktu zaman Ahok kami sudah tidak pernah lagi banjir."
"Apalagi sempat ada peninggian tanggul."
"Jadi kami kira tidak akan terdampak banjir lagi," tutur Sari.
Akibat banjir itu, Sari dan keluarganya mengalami sejumlah kerugian selain kerugian psikis.
Dua mobil Sari rusak lantaran tidak dapat terselematkan ketika banjir.
Selain itu, barang elektronik seperti mesin cuci dan kulkas juga harus menjadi bangkai lantaran rusak terendam banjir.
Beberapa furniture rumah juga tidak dapat terselamatkan.
"Total kerugian yang saya alami Rp 53 juta," terang Sari.
Hal inilah yang akan disampaikan Sari di persidangan ke-22 gugatan banjir Jakarta 1 Januari 2020.
Ia akan membeberkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang dialaminya saat banjir awal tahun lalu.
Bukti-bukti itu akan disampaikan kepada hakim ketua Panji Surono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2020) siang.
Sari menjadi perwakilan dari Jakarta Selatan yang membeberkan bukti banjir awal tahun 2020 lalu.
Sebelumnya, sebanyak 362 warga Jakarta yang menjadi korban banjir 1 Januari 2020, menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka menggugat Anies Baswedan dengan tuntutan lebih dari Rp1 triliun.
Tim Advokasi korban banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan mengatakan, saat ini persidangan gugatan banjir Jakarta 1 Januari 2020 sudah memasuki sidang ke-22.
Agenda sidang pada Selasa (17/11/2020) merupakan pembuktian tertulis dari penggugat banjir Jakarta.
"Hari ini agendanya kami akan sampaikan dokumen-dokumen dari para penggugat berserta bukti-bukti kerugian yang dialami penggugat," ujar Azas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Azas mengungkapkan, ada 362 warga Jakarta yang menggugat Gubernur DKI Jakarta karena menjadi korban banjir 1 Januari 2020.
Mereka terdiri dari lima wilayah di DKI Jakarta yang terdampak banjir awal tahun lalu.
"Total gugatan yang diajukan 362 warga sebesar Rp 60 miliar untuk kerugian materil, dan Rp 1 triliun untuk kerugian imateril," jelas Azas.
Azas mengungkapkan ada dua tujuan dalam gugatan banjir kali ini.
Tujuan pertama, para warga berharap mendapatkan ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan banjir.
Kedua, para warga berharap ada perbaikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir.
Perbaikan itu, kata Azas, dalam hal peringatan dini banjir dan bantuan darurat.
Sebab, pada banjir 1 Januari 2020, para warga tidak menerima informasi peringatan dini banjir.
Hal itu membuat warga tidak sempat menyelamatkan diri dan benda berharga saat air mulai memasuki rumah.
"Padahal BMKG saat itu sudah menginformasikan curah hujan tinggi."
"Tapi tidak ada persiapan dan informasi dari Pemprov DKI," terang Azas.
Dalam gugatan ini, para warga juga berharap ada perbaikan dalam sistem bantuan darurat saat banjir.
Sebab, pengalaman banjir 1 Januari 2020 lalu, para warga harus berjuang menyelamatkan diri dan keluarga sendiri.
Bahkan, kata Azas, ada warga yang mengungsi hingga ke Halte Bus Transjakarta, lantaran tidak mendapatkan tempat pengungsian yang layak.
"Kalaupun ada bantuan sudah terlambat."
"Usai kejadian, sudah jatuh korban baru ada petugas datang," tutur Azas
S:tribunjateng
