INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Direktur JNE Express, Mohammad Feriadi Soeprapto memberikan komentarnya terkait isu gerakan #BoikotJNE yang...
Feriadi menduga, gerakan ini dimotivasi karena adanya persaingan bisnis.
Ini terlebih isu berkembang di saat bulan Desember di mana ada peringatan Hari Belanja Nasional (Harbolnas).
"Terhadap isu yang berkambang, satu isu ini memanfaatkan momen suhu politik yang sedang memanas.
Kedua di bulan desember ada satu tanggal yakni 12 12 (12 Desember, red) perusahan logistik akan menuggu tanggal tersebut. Karena di Harbolna binsis online memberikan promo."
"Kami menduga, bahwa ini semua terkait dengan persaingan bisnis usaha. Indikasi itu mengarah ke sana," urai Feriadi saat menghadiri acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan Ormas, Rabu (16/12/2020).
Feriadi juga dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan, JNE merupakan perusahaan yang netral dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.
Baik ormas, lembaga, maupun individu manapun.
"JNE juga tidak mau masuk dalam isu SARA apapun, hanya ingin berbisnis dan membantu UMKM dengan mendistribusikan barang. Berbisnis dan hanya ingin mencari keberkahan," tegasnya.
Keterangan JNE
Manajemen JNE Express memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sebelumnya, tagar Boikot JNE sempat trending beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada enam poin yang dikeluarkan JNE untuk meluruskan isu-isu tersebut.
Poin pertama, JNE menegaskan Hanny Kristianto dari Mualaf Center Indonesia (MCI) bukanlah CEO dari JNE.
"Itu tidak benar, yang benar CEO dari JNE adalah Bapak Mohammad Feriadi Soeprapto," ucap VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, dalam acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan Ormas, Rabu (16/12/2020).
Eri menegaskan, JNE dengan Hanny Kristianto tidak memiliki hubungan khusus.
Hanya saja, JNE pernah memberikan bantuan berupa penggratisan biaya pengiriman saat Hanny membagikan herbal dari Arab Saudi kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Pengiriman herbal diberikan kepada semua lapisan masyarakat dengan tidak mengkhususkan ke kelompok manapun.
Poin kedua terkait satu akun jaringan agen penjualan JNE yang membuat konten SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.
Eri menyebut, kasus di atas sudah diselesaikan sejak tanggal 27 Agustus 2020, termasuk juga JNE memutus hubungan kerja sama dengan agen tersebut.
"Direksi JNE tidak pernah memusuhi Banser dan sudah terjadi mediasi antara JNE dengan Banser di Pekalongan," imbuhnya.
Selanjutnya, poin ketiga berkenaan dengan tuduhan JNE mendukung serta mendanai aksi terorisme dan gerakan radikal.
JNE menegaskan dirinya tidak pernah berafiliasi dengan kelompok manapun, termasuk dari lembaga maupun organisasi yang merugikan masyarakat.
Eri kemudian melanjutkan poin keempat terkait tuduhan Haikal Hassan memiliki saham di JNE.
Perlu diketahui, saat ini saham JNE dipegang oleh enam orang, yakni Mohammad Feriadi Soeprapto, Djohari Zein, Chandra Fireta, Marselinus Kuncoro Adi, Dwi Maryawati, keluarga almarhum Soeprapto Suparno.
JNE menegaskan, Haikal Hassan tidak memiliki saham maupun terlibat dalam urusan bisnis perusahaan penyedia jasa pengiriman ini.
Sedangkan nama Haikal Hassan sendiri mulai dikaitkan dengan JNE setelah memberikan ucapan ulang tahun ke-30.
"Kita menerima ucapan selamat ulang tahun dari banyak tokoh dan berbagai golongan, salah satunya dari Bapak Haikal Hassan dan tokoh lain seperti Pak Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo," terang Eri.
Poin kelima, Eri meluruskan salam J yang bukan ditujukan untuk mendukung ormas tertentu.
Salam J sendiri sudah digunakan sejak 2017 yang melambangkan huruf pertama di brand JNE.
Terakhir atau poin keenam terkait tersangka pelemparan bom molotov di Wisma 2 Gedung BCA Slipi yang dituding sebagai kurir JNE.
"Kami tegaskan, tersangka bukan karyawan JNE dan sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian," tandasnya.
S: Tribunnews
