INDONESIAKININEWS.COM - Setelah lama menjadi polemik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan isu diserahkannya p...
Sebelumnya isu tentang keinginan Anies Baswedan yang mengusulkan penanganan covid-19 ke Pemerintah Pusat mengemuka ke publik
Hal itu menimbulkan tanggapan dari banyak pihak.
Baik yang pro maupun kontra dengan pernyataan Anies Baswedan tersebut.
Belakangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meluruskan soal adanya isu yang menyebut meminta pemerintah pusat mengambil penanganan Covid-19 di Ibu Kota.
Dilansir TribunWow.com, Anies dengan tegas membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa DKI justru sangat serius dalam menangani pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Prime Talk 'Metro TV', Rabu (27/1/2021).
Dalam kesempatan itu, Anies mengatakan bentuk keseriusan DKI Jakarta dalam menangani pandemi dilakukan sejak awal hingga saat ini.
"Tidak benar bahwa DKI meminta pusat mengambil alih dan kami justru dari awal kalau boleh cek catatan yang pertama mengumumkan kasus Covid-19 adalah DKI," ujar Anies.
"Yang sejak awal menyampaikan bahwa ini persoalan jangka panjang, karena itulah DKI serius sampai sekarang dan di masa yang akan datang," ungkapnya.
Meski memang diakui bukan perkara yang mudah, Anies membantah ketika DKI disebut kewalahan dalam menghadapi permasalahan Covid-19.
"Dan DKI tidak pernah sedikit pun memberi kesan bahwa kami kewalahan, tidak," kata Anies.
"Memang tantangannya besar, tapi kami bersiap."
Dirinya lantas menyinggung fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh DKI untuk menangani Covid-19.
Menurutnya hal itu menjadi satu keseriusan DKI dalam menangani pandemi ini.
"Bahkan saat ini fasilitas rumah sakit milik DKI yang disiapkan menagani Covid-19 itu 63 persen," ungkapnya.
Selain fasilitas kesehatan, Anies juga menyinggung langkah nyata DKI dalam menangani kasus Covid-19, yakni menggencarkan 3 T, testing, tracing, treatment.
"Keseriusan DKI ini bukan dalam retorik, keseriusan itu dilakukan dalam langkah-langkah," terangnya.
"Terkait 3 T, testing, hari ini per Mimggu kita 131 ribu testing, padahal menurut WHO cukup 10 ribu, ini 112 kali lipat. Lalu traching, ada 1.500 tenaga traching ditempatkan di 39 puskesmas."
"Jadi DKI amat serius, DKI terus ambil tanggung jawab, dan DKI tidak pernah sedikitpun bergeming dalam menghadapi tantangan yang besar ini," tegasnya menutup.
Bima Arya: Saya Kurang Paham
Sebelumnya menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kurang begitu paham maksud pernyataan dari Anies Baswedan yang disampaikan oleh wakilnya tersebut.
Bima Arya menganggap bahwa maksud dari pernyataan itu adalah lebih untuk meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, khususnya DKI Jakarta.
"Saya kira kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi saya sangat sepakat, memang itulah yang terjadi," ujar Bima Arya, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021).
"Kita ini setiap minggu rutin koordinasi, kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar," jelasnya.
Menurutnya, sejauh ini koordinasi antara pusat dengan DKI Jakarta dan beberapa daerah irisan dengan Jawa Barat dan Banten cukup baik.
"Dan saat ini ada dua hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menjelaskan kebijakan jam operasional," kata Bima Arya.
"Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan, kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan untuk mengisi tempat tidur," imbuhnya.
Oleh karenanya, ia mengaku kurang paham dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI ataupun Anies meminta kepada pemerintah pusat supaya mengambil alih penanganan Covid-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Dirinya lebih berpikiran bahwa maksud dari Anies adalah meminta supaya adanya peningkatan koordinasi bukan lantas menyerahkan kepada pusat.
"Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat mengambil alih, ini yang terus terang saya kurang paham," terangnya.
"Saya lihat mungkin media yang salah tanggap, mungkin yang dimaksud Provinsi DKI Jakarta mungkin adalah meningkatkan koordinasi, bukan mengambil alih," jelasnya.
"Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain," pungkasnya.
s: tribunnews.com
