INDONESIAKININEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyoroti sikap dari tim advokasi hukum Front Pembela Islam (F...
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyoroti sikap dari tim advokasi hukum Front Pembela Islam (FPI) yang akan melaporkan kasus penembakan enam anggotanya ke Pengadilan Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.
Diketahui, FPI melakukan hal tersebut karena kecewa terhadap pernyataan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut.
Ferdinand Hutahaean pun mengatakan bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh tim advokasi FPI tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia.
“Sebuah upaya sia2 yang tak akan direspons,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Rabu, 20 Januari 2021.
Dirinya menambahkan bahwa ICC merupakan peradilan independen yang bertugas mengadili para pelaku kejahatan perang.
“Pengadilan Internasional (ICC) adalah peradilan independen yg memiliki jurisdiksi thdp individu yg diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan/atau kejahatan perang. Bukan utk 6 laskar FPI yg justru melawan petugas,” kata Ferdinand Hutahaean.
Cuitan dari Ferdinand Hutahaean tersebut sontak dipenuhi oleh komentar warganet yang pro dan kontra terkait peristiwa tersebut.
“Sebagai umat yg percaya hari pembalasan Kami yakin pengadilan Allah kelak di yaunmil akhir,” tulis akun @Bons---.
“Biarin aja mereka berikhtiar bang meskipun bakalan ditolak ..,” tulis akun @bakoel---.
Seperti diketahui, sebanyak enam orang anggota Laskar FPI tewas tertembak oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Desember 2020 lalu di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Kronologi penyerangan tersebut diawali saat mobil anggota Polda Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan Laskar FPI yang sedang mengawall Rizieq Shihab.
Namun, tiba-tiba mobil anggota Polda Metro Jaya dipepet dan distop oleh dua kendaraan milik Laskar FPI.
Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas dan terukur yang menyebabkan enam anggota Laskar FPI meninggal dunia.
Kasus penembakan tersebut kemudian sampai diselidiki oleh Komnas HAM untuk membuktikan apakah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.
Dalam laporan hasil investigasi kasus tersebut yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut, Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut.
Pihaknya juga menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan investigasi kasus penembakan Laskar FPI itu.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik Mengatakan untuk bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat, terdapat indikator atau kriteria yang harus dipenuhi.
Indikator dan kriteria tersebut seperti adanya desain operasi khusus, perintah yang terstruktur hingga repetisi atau perulangan kejadian dan hingga sejauh ini indikasi tersebut tidak ditemukan.***
S:PikiranRakyat
