INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mempertanyakan motif Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) N...
INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mempertanyakan motif Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
"Apa motif pemerintah melahirkan Perpres ekstremisme ini?," tanya Sukamta dalam keterangannya, Rabu (20/1/21).
Anggota Komisi I DPR itu menilai, Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstrimisme di lingkungan ini, tampak sia-sia dibuat. Tanpa Perpres RAN PE, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Terorisme
"Sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah Perpres ini benar-benar menyasar pencegahan tindakan terorisme atau punya motif lain. Ini yang menjadi catatan pertama dari Fraksi PKS DPR RI,” ujarnya.
Sukamta menganggap, Perpres RAN PE berbahaya mengenai multitafsir ekstremisme versi pemerintah. Hal ini akan berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi.
“Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstremisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya, sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Misalnya, ada laporan dari masyarakat tentang kejadian ekstremisme kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstremisme kekerasan, polisi pun akan menafsirkan laporan secara subjektif," ujar dia.
Legislator daerah pemilihan Yogyakarta ini kemudian memberikan sebuah hipotesis tentang tujuan dilahirkannya Perpres ini. Diduga, Perpres RAN PE dibuat untuk menekan kelompok tertentu dengan mengecap sebagai ekstremisme.
"Jika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tidak ditangani selayaknya kasus terorisme, kemudian pemerintah menangani kasus ekstremisme lain yang level ekstrimnya masih di bawah KKB Papua, Perpres ini memang bertujuan untuk menekan kelompok ekstremisme sesuai tafsir pemerintah. Bukan benar-benar bertujuan memberantas ekstremisme kekerasan mengarah ke terorisme," tukasnya.[Fhr]
S:Telusur