INDONESIAKININEWS.COM - Usai adanya upaya pelaporan polisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terjadinya kerumunan saat melakuka...
INDONESIAKININEWS.COM - Usai adanya upaya pelaporan polisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terjadinya kerumunan saat melakukan kunjungan kerja di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Akhirnya Bareskrim memberikan pernyataan hal tersebut.
Bareskrim Polri menolak laporan polisi (LP) dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi.
Laporan polisi tersebut didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.
Namun usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.
"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yakni sang Presiden," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).
Ia menerangkan laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.
Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang terbitkan oleh korps Bhayangkara.
"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelas dia.
Kurnia mengungkapkan Polri juga mengaku menolak seandainya dianggap telah menolak pelapornya tersebut.
Di sisi lain, dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.
"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak. Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di Republik ini," tukasnya.
S:Tribun Sumsel
