INDONESIAKININEWS.COM - Polemik di internal Partai Demokrat semakin memanas. Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai berseb...
INDONESIAKININEWS.COM - Polemik di internal Partai Demokrat semakin memanas. Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai berseberangan dengan dewan pimpinan pusat (DPP) dan mendukung kongres luar biasa (KLB) langsung dipecat.
Salah satu Ketua DPC yang kena pecat adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palerentin. Ayu yang mengaku kaget atas pemberhentian dirinya. Padahal, Ayu sudah 3 periode menjabat sebagai ketua DPC.
"Saya resmi dicopot oleh Ketua DPD Jawa Tengah tanggal 17 Februari kemarin," kata mantan Ketua DPC Tegal, Ayu Palerentin saat dihubungi wartawan, Kamis (25/2/20) sore.
Ayu menjelaskan pencopotan dirinya bersamaan dengan tuduhan ia telah terima uang dari senior-senior PD yang menginginkan KLB terjadi. Ayu menambahkan dirinya juga diminta untuk membuat berita acara pemeriksaan terkait pemberian para aenior.
"Anehnya, saya disuruh membuat koronolgis atas hal yang tidak pernah saya lakukan," kata Ayu.
Ayu menambahkan pemecatan dirinya mengundang banyak pertanyaan, baik dari internal partai, kerabat maupun koleganya. Menurut Ayu, pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari ketidakpercayaan para penanya.
"Mereka tahu bahwa saya yang lakukan babat alas untuk demokrat di Tegal. Dan saya bersyukur bisa mendapatkan 6 kursi di era Pak Hadi Utomo," jelas Ayu.
Ayu mengaku dirinya tidak keberatan dipecat secara sepihak oleh DPD PD Jawa Tengah. Dia hanya ingin meminta uang senilai Rp 500 Juta yang diserahkan kepada Ketua DPD PD Jawa Tengah.
"Meski saya sadari pemberian uang Rp 500 Juta tersebut tidak ada tanda buktinya. Uang itu digunakan untuk pemenangan salah satu Wali Kota di Magelang. Wajar kan saya tagih hak saya, karena uang itu disebutkan sebagai pinjaman Ketua DPD PD Jateng Pak Rinto," kata Ayu.
Pelopor Demokrat Tegal ini membandingkan kepemimpinan saat ini dengan saat babat alas. Menurut dia, meski saat itu babat alas, DPP memperhatikan sekali cabang-cabangnya di wilayah.
"Contoh kecilnya, 2 periode pertama DPP masih memperhatikan uang saksi. Namun di Pilpres kemarin sama sekali tidak ada. Dampaknya suara partai terjun bebas, untung saja di Tegal masih dapat 2 kursi. Di kabupaten atau kotamadya lainnya sama sekali tidak ada," tandasnya. [Tp]
S:Telusur
