INDONESIAKININEWS.COM - Seorang pengunjuk rasa mengangkat foto Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah diberi tanda ...
Gelombang unjukrasa untuk memaksa penguasa militer Myanmar menyerahkan kembali kekuasaan kepada penguasa de facto, Aung San Suu Kyi, terjadi di sejumlah kota besar dengan melibatkan berpuluh-puluh bahkan ratusan ribu orang setiap hari.
Militer terpaksa mengerahkan kendaraan lapis baja di kota‑kota tempat para demonstran melancarkan aksinya dan akses internet kembali dibatasi.
Polisi juga mulai bertindak keras dengan menangkap para pengunjuk rasa yang tak bisa “dijinakkan”. Beberapa demonstran dikabarkan terkena tembakan aparat keamanan.
Mengerahkan mesin-mesin perang untuk membungkam rakyatnya sendiri, dinilai banyak kalangan sebagai ekspresi sikap panik militer dan polisi Myanmar.
Dunia memperingatkan militer yang berkuasa melalui aksi kudeta supaya berhati-hati demi keselamatan masyarakat sipil yang sedang berjuang menegakkan demokrasi.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap para demonstran dan warga sipil yang memprotes penggulingan pemerintah mereka yang sah." jelas sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah duta besar asing di Myanmar.
Tidak ada keterangan resmi mengapa militer menerjunkan kendaraan lapis baja tersebut, tapi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mendesak warga Amerika untuk "berlindung di tempat yang aman".
Empat jaringan telekomunikasi di negara itu juga tidak bisa diakses secara leluasa lagi. Penguasa militer membuka akses ke jaringan telekomunikasi hanya pada pukul 01.00 hingga pukul 09.00, kata laporan masyarakat. Sejak akhir pekan lalu, junta militer yang berkuasa mengeluarkan perintah baru yang menangguhkan atau membatasi beberapa hak dasar sipil.
Inilah yang kemudian memicu unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota. Mahasiswa, buruh, aktivis, guru, dosen, dan masyarakat sipil, termasuk pegawai turun ke jalan guna menekan agar Junta Militer menyerahkan kembali kekuasaan kepada penguasa de facto, Aung San Suu Kyi yang ditahan setelah militer mengkudetanya.
Para demonstran memohon bantuan dari badan internasional untuk membebaskan para pemimpin politik mereka dan membatalkan kudeta militer.
Masyarakat Myanmar tahu betul bahwa hidup di bawah kekuasaan junta militer adalah penderitaan.
Pengalaman lalu, sebelum tahun 2010, Junta Militer selalu menggunakan kekerasan dalam menangani setiap upaya yang berusaha menggoyang kekuasaan, bahkan hal tersebut dilakukan tanpa mempedulikan siapa pun yang menjadi lawannya termasuk kalangan tokoh agama mayoritasnya, Budha.
Setelah sepuluh tahun melepaskan kekuasaannya, militer Myanmar kini berkuasa lagi melalui aksi kudeta. Dunia dan masyarakat sipil Myanmar melihat ini sebagai robohnya fondasi demokrasi yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir oleh San Suu Kyi dan kawan-kawan.
Kini berbagai negara sudah memberi peringatan kepada militer Myanmar tentang kemungkinan dijatuhkannya kembali sanksi-sanksi politik, ekonomi, dan soal kepada negara yang sebelumnya bernama Burma itu.
Amerika Serikat serta beberapa negara Eropa sudah mewarning militer Myanmar beberapa jam setelah kudeta terjadi.
Bahkan, Sekjen PBB pun sudah berjanji akan secara serius berusaha memaksa militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada sipil.
Situasi yang kini berkembang memperlihatkan demokrasi Myanmar sangat rapuh. Dan, gelombang unjuk rasa besar-besaran menggambarkan masyarakat Myanmar tidak sukap pada pemerintahan militer.
Para akivis selalu berteriak bahwa mereka sudah sangat merasakan pahitnya hidup di negara di bawah penguasa militer.
Pemerintahan Aung San Suu Kyi diakui memang belum sempurna, tapi kudeta adalah langkah sangat mundur bagi Myanmar – dan kabar buruk bagi demokrasi di kawasan.
Kemenangan telak sampai 83 persen partai pimpinan Aung San Suu Kyi serta kekalahan telak partai yang didukung militer, adalah kenyataan bahwa masyarakat Myanmar tidak suka penguasa militer.
Itulah yang menjadi alasan pihak manapun untuk menekan Junta Militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbutnya melalui kudeta.
S: Tribunnews
