INDONESIAKININEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik keras konsep penanganan banjir dengan metod...
INDONESIAKININEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik keras konsep penanganan banjir dengan metode naturalisasi sungai yang diusung Gubernur Anies Baswedan.
Menurut dia, konsep ini hanya bikin masyarakat kecil yang ada di bantaran sungai sengsara lantaran tidak direalisasikan dengan baik hingga tahun ketiga masa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta.
"Konsep naturalisasi masih sebatas wacana di atas kertas," kata Gilbert kepada Akurat.co, Jumat (12/2/2021).
Mantan Wakil Rektor UKI ini mengatakan, korban banjir di Jakarta dari tahun ke tahun adalah masyarakat kecil yang bermukim di kawasan bantaran sungai atau kali.
Dia meminta Anies Baswedan lebih serius mencanangkan program-program pengendalian banjir supaya warga yang kerap menjadi langganan banjir DKI, bisa segera terbebas dari bencana alam tahunan itu.
"Umumnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai adalah masyarakat kecil. Demikian juga mereka yang terdampak banjir, sebagian besar masyarakat kecil. Artinya naturalisasi ini karena tidak mampu dilakukan akan mengorbankan rakyat kecil dan mereka yang terkena banjir.," tuturnya.
Dia menyebut, program pengendalian banjir yang sudah terbukti mujarab adalah normalisasi sungai. Program warisan dua gubernur pendahulu Anies Baswedan itu kata Gilbert, sudah terbukti mengurangi banjir Jakarta secara bertahap.
"Yang sudah terbukti adalah normalisasi," tegamya.
Program normalisasi sungai adalah konsep yang diusung Joko Widodo ketika menjabat Gubernur DKI beberapa tahun silam. Cara pengendalian banjir itu kemudian diteruskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada era kepemimpinannya.
Program ini sempat tidak terdengar lagi pada masa kepemimpinan Anies Baswedan yang mengusung naturalisasi sungai yakni mengembalikan sistem ekosistem sungai dengan menanami pohon di bantarannya, sedangkan normalisasi dianggap sebagai antitesis dari naturalisasi karena identik dengan pengerukan dan betonisasi.
Teranyar, program warisan itu disebut- sebut telah dihapus Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) DKI 2017-2020. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku program pengendalian banjir tersebut sangat baik dan Anies Baswedan tetap meneruskannnya.
Ariza mengatakan, Anies Baswedan pada 2020 lalu telah gelontorkan dana segar Rp1,073 triliun untuk kebutuhan normalisasi sungai.
Anggaran itu dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih besar terserap untuk pembebasan lahan di sejumlah wilayah pinggiran kali atau sungai untuk memuluskan program normalisasi.
"Normalisasi merupakan program yang baik, yang dicanangkan pemerinthana sebelumnya. Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," kata Ariza.
S:Akurat
