INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Indonesian Cyber Husin Alwi Shihab turut menyoroti dugaan kasus korupsi program rumah DP 0 rupiah Pemerintah ...
Sebagaimana diketahui, program penyediaan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah adalah program andalan Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam.
Usai terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menugaskan Sarana Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebijakan program rumah DP 0 rupiah.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya dugaan korupsi pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Husin Alwi Shihab mengungkap dugaan kasus korupsi itu ironis.
"Asal muasal rumah DP 0 rupiah DKI Jakarta, ironis. Kampanye cuma pencitraan taunya ngemplang duit rakyatnya. Nasibnya warga Jakarta uangnya dikorupsi," ujar Husin Shihab.
Oleh karena itu, Husin Shihab mendesak KPK RI segera memanggil Anies Baswedan.
Ia menilai, jangan sampai dalih memiliki sepupu Novel Baswedan di KPK RI membuat Anies Baswedan menjadi alasan untuk tidak memanggil Anies Baswedan.
"Jangan karena sepupunya penyidik senior di KPK RI, Anies Baswedan gak dipanggil untuk klarifikasi," tutur Husin Shihab dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 9 Maret 2021.
Menurutnya, tidak adanya pemanggilan KPK terhadap Anies Baswedan dapat memunculkan citra hukum di Indonesia semakin memburuk.
"Bahaya ini, khawatir masyarakat akan menilai citra hukum di negeri ini memburuk," kata Husin Shihab.
Jangan karna sepupunya penyidik senior di @KPK_RI, Anies Baswedan gak dipanggil untuk klarifikasi. Bahaya ini, khawatir masyarakat akan menilai citra hukum di negeri ini memburuk.
Cc: @mohmahfudmd @jokowi https://t.co/NrX1i3kBwG— Husin Alwi (@HusinShihab) March 8, 2021
Untuk informasi, pada proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik KPK telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka.
Empat pihak tersebut adalah Yoory Corneles Pinontoan selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian.
Selain itu, penyidik juga menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah.
Salah satu dugaan suap adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi, yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.
Menurut informasi yang diperoleh, indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar yang terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp217.989.200.000.
Sementara itu, akibat selisih harga tersebut terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK.***
S:PikiranRakyat-Bekasi
