INDONESIAKININEWS.COM - Media asing Reuters ikut menyoroti terpilihnya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Jenderal Moeldoko menjadi Ketua Umum ...
INDONESIAKININEWS.COM - Media asing Reuters ikut menyoroti terpilihnya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Jenderal Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa).
Media tersebut memberitakan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari pihak oposisi yang berlawanan dengan kepengurusan AHY.
Dikabarkan oleh Reuters pada Jumat 5 Maret 2021, terpilihnya Moeldoko sebagai ketua oposisi semakin memperkuat cengkeraman pemerintah.
Cengkeraman tersebut bisa semakin kuat meski terjadi kekacauan akibat penolakan sebagian pihak terhadap kepemimpinan oposisi Moeldoko.
Pasalnya, seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk sebagai ketua partai oposisi merupakan langkah yang menguntungkan koalisi presiden.
“Dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen - meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya,” tulisnya, kutip PORTAL JEMBER dari Reuters.
Media ini juga menyebut koalisi Jokowi sudah menguasai sebagian besar parlemen dan cengkeraman melalui Partai Demokrat bisa memperkuat koalisi tersebut.
“Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74% dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak,” paparnya.
Halaman:
Sumber: Reuters
Meski demikian, oposisi Moeldoko itu ditentang oleh Ketua Umum resmi Partai Demokrat AHY. AHY mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah.
AHY, putra SBY termasuk salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang, menurut survei dari lembaga survei swasta.
“Kongres luar biasa, ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” ujarnya.
AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan soal KLB Partai Demokrat ke aparat penegak hukum.
Media asing Reuters menuliskan pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua umum mana yang akan diakui negara.
Akan tetapi, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan jika mengakui kepemimpinan Moeldoko di Partai Demokrat.
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024,”
“Tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Analis politik di Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Namun, media asing ini mengungkapkan Hendri Satrio tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan mana yang diakui antara oposisi Moeldoko atau AHY.
Seperti diketahui, Partai Demokrat termasuk salah satu partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja Omnimbus Law andalan Jokowi.***
S:Portaljember
