INDONESIAKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dari penggeledahan ditiga lokasi dalam penyidikan kasus duga...
INDONESIAKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dari penggeledahan ditiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Dalam hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta pada Selasa memberikan keterangannya bahwa menemukan bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi tersebut.
"Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," ujarnya.
Ali Fikri menyebutkan tiga lokasi yang sudah digeledah pada hari Senin, 8 Maret.
Tiga Lokasi tersebut yaitu Kantor PT Adonara Propertindo (AP) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Ia mengatakan bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan diverifikasi untuk segera disita dan menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan.
"Perlu kami sampaikan bahwa setiap penanganan perkara oleh KPK tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya," ujar Ali.
KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yaitu YC selaku Dirut PSJ, AR, dan TA. KPK juga menetapkan korporasi, yaitu PT AP sebagai tersangka.
Diduga pengadaan tanah di Cipayung tersebut terkait dengan program DP 0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta.
Dugaan perkara ini jadi sorotan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Karena dugaan tersebut mengarah ke Gubernur DKI Anies Baswedan dalam program rumah DP Rp0, sehingga banyak diperbincangkan warganet.
Salah satu warganet menyampaikan pesannya melalui Twitter pribadinya @Rizmaya pada Rabu, 10 Maret 2021.
Untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, @KPK_RI harus memanggil Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakartauntuk dimintai keterangannya.
Dlm hal ini yakin Gubernur DKI mengetahui soal pembelian lahan yg akan dibeli untuk program rumah DP 0%https://t.co/oVEQfwoVgc— Rizmaya (@Rizmaya__) March 10, 2021
"Untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, @KPK_RI harus memanggil Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk dimintai keterangannya. Dlm hal ini yakin Gubernur DKI mengetahui soal pembelian lahan yg akan dibeli untuk program rumah DP 0%" pungkasnya.***
S:Mantrasukabumi