INDONESIAKININEWS.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai persoalan radikalisme dan intoleran yang saat ini kerap terjadi di era ...
Hal tersebut dilontarkan Fadli Zon untuk menjawab pertanyaan publik yang menyebut di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun tidak ada sedikit-dikit radikal dan intoleran.
Sedangkan, pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi justru bentuk perpecahan antarbangsa semakin nyata terlihat.
“Itu yang saya katakan bahwa sudah puluhan tahun tidak pernah ada masalah orang melakukan pengajian. Mungkin belakangan ini kan terjadi satu pembelahan itu mungkin gara-gara pada waktu itu ada Pilkada DKI, kalau kita kaji secara historis ya, dan kemudian ada ulama-ulama kyai yang kritis,” ujar Fadli Zon.
Dengan semakin jelasnya perpecahan ini, Fadli Zon tidak mau turut menyepakati kebijakan bahwa Ustaz atau Kyai harus memiliki standarisasi. Dia pun memberikan contoh “rendah”.
“Jangan sampai saya sependapat standarisasi diperlukan. Misalnya masa seorang Ustaz tidak bisa baca Alquran, gitu ya, harus lah. Harus bisa membaca, harus ada background, ada hal-hal dasar yang harus dikuasai,” tutur dia.
Meski begitu, Fadli Zon mengatakan standarisasi jangan sampai menjadi alat sensor radikalisme bagi pihak-pihak yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Tetapi ini jangan sampai menjadi alat sensor bagi mereka yang kritis terhadap berbagai kebijakan tanpa harus bicara soal kekuasaan ya, tetapi berbagai kebijakan. Kan ada juga yang bisa kritis,” ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube tvOneNews.
Menurut Fadli Zon, juga jangan sampai ada sebuah penyeragaman terhadap suara para ulama dalam berdakwah.
“Jangan sampai. Masa materi diseragamkan. Itu adalah hak untuk menjalankan keyakinan agama kita masing-masing. Ada orang yang bicara soal syariat, dan sebagainya itu kan pilihan masing-masing kalau di dalam Islam. Jadi menurut saya itu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kita,” ujarnya menegaskan.
Namun, lanjut Fadli Zon, jika tokoh agama tersebut menyimpang dari NKRI dan Pancasila, maka dia sepakat dengan adanya standarisasi.
“Nah tetapi kalau misalnya dia sudah menyimpang dengan standar-standar perosalan NKRI, Pancasila, menyinggung, dan tidak bicara soal substansi, sebenarnya perdebatan substansi sah ya. Saya sependapat, misalnya ini boleh atau tidak boleh,” tutur dia.
Fadli Zon menambahkan, asal standarisasi tersebut jangan sampai memicu kepada sebuah penistaan terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain.
“Karena kita ini kan beragam pemahamannya, penafsirannya terhadap berbagai substansi ajaran yang ada di dalam Alquran, sunnah, dan sebagainya,” ujar Fadli Zon.
s: pikiran-rakyat.com
