INDONESIAKININEWS.COM - Model komunikasi politik ala Pilpres 2014 dan 2019 dinilai coba dipertontonkan dalam konteks keputusan penonaktifan...
Penilaian itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita dalam keterangannya diterima Minggu (16/5/2021).
Romli memotret adanya arogansi dan keinginan nafsu yang semena-mena berlandaskan kepentingan diri sendiri dalam keberatan terhadap penonaktifan itu. Baginya, sikap inilah yang sebenarnya harus dikritik dan dihujat. Jadi bukan sebaliknya.
Romli juga menyindir pernyataan seorang pakar hukum tata negara yang sekarang sedang sibuk jadi Youtuber. Si pakar menghujat keputusan KPK dalam perekrutan ASN ini. Menurut Romli, pernyataan si pakar cenderung berlandaskan subjektivitas dan condong berpihak kepada pihak tertentu. Bahkan dia menduga memang berniat sengaja agar sensasional dan vlog yang dihasilkannya menimbulkan keramaian.
“Kalau tidak tampil beda, tidak banyak yang mau nonton. Siapa pun yang melawan dan mau protes, silakan lewat jalur hukum. Kalau hanya bikin panas lewat narasi, bisa dipastikan kalau mereka punya niat lain di balik semua ini,” kata Romli.
“Ini agak mirip dengan kondisi pilpres lalu dimana mereka merasa sebagai pemenang dan pihak lawan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ini namanya penggiringan opini sesat tanpa data, hanya berlandaskan klaim pribadi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Bagi Romli sendiri, tak ada yang salah dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon aparatur sipil negara (ASN). Termasuk untuk pegawai KPK.
“Setelah apa yang terjadi pada HTI dan FPI akhir-akhir ini. Kita tidak boleh mentolerir lagi terhadap calon ASN atau ASN dengan landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa, tanpa ada perkecualian siapa pun dia,” urai Romli.
Lebih jauh, Romli menyatakan ada dua yang memainkan drama ini. Yakni yang tak rela tergusur, dan kelompok yang menikmati manfaat dari mereka.
“Pasca Putusan MK.RI Nomor 70/ PUU- XVII/2019 telah mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 termasuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Tidak ada alasan lagi bagi siapa pun mengklaim KPK di bawah Firli adalah lemah,” ungkapnya.
Romli pun mengatakan negara tidak mentolerir siapa pun yang memiliki landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa.
Dan menurutnya, siapa pun yang tidak lolos tes, sudah tepat dinonaktifkan. Logikanya sesederhana siswa yang tak lulus ujian pasti akan tinggal kelas. Atau saat ujian masuk perguruan tinggi, calon mahasiswa tak bisa kuliah di universitas dan jurusan yang dipilih.
“Tak lolos uji kriteria dari calon mertua, tak bisa melamar kekasih,” katanya,
“Jadi, yang membolak-balikkan logika ini apalagi dengan tanpa malu menyatakan diri sebagai sosok berintegritas atau hebat, adalah sikap pengecut yang sangat memalukan,” pungkasnya.
s: beritasatu.com
