INDONESIAKININEWS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers pelantikan pegawai KPK sebagai ASN mengenakan jas tiga bintang. Hal in...
Ketua KPK Firli Bahuri tampak mengenakan setelan jas lengkap dengan kerah jas kirinya tampak tersemat tiga bintang yang mencolok dan seperti bercahaya.
Penampilan Firli Bahuri ini cukup kontras dari sebelum-sebelumnya, ketika tiga bintang itu jarang ada.
Kemunculan Firli Bahuri dengan jas tiga bintang itu tidak luput dari kritik para pegiat antikorupsi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai tiga bintang di jas Firli justru memalukan instansi kepolisian.
Hal itu tidak lepas dari kontroversi yang dibuat Firli Bahuri di KPK.
“Jika tiga bintang dalam jas Firli Bahuri saat konferensi pers terkait pelantikan pegawai KPK mengartikan status keanggotaan dan pangkat Polrinya, maka semestinya lembaga kepolisian malu,” tegas peneliti ICW ini, Rabu (2/6).
“Betapa tidak, anggota Polri aktif itu telah secara jelas mencoreng wajah kepolisian karena selalu menghasilkan kontroversi tatkala memimpin KPK,” kata Kurnia.
Peneliti ICW ini menilai Firli seharusnya segera ditarik dan diberhentikan dari kepolisian agar tidak lagi mencoreng wajah Polri.
“Maka dari itu, daripada wajah Polri semakin runtuh di mata masyarakat, akan jauh lebih baik jika Firli Bahuri segera ditarik, atau bahkan diberhentikan sebagai anggota kepolisian,” ucapnya.
Sementara Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyebut setelan Firli tersebut digunakan tidak pada tempatnya.
“Penggunaan tanda pangkat bintang 3 oleh Firli Bahuri tersebut tidak pada tempatnya,” jelasnya, Rabu (2/6/2021).
Menurut Zaenur, tanda pangkat berfungsi membedakan seorang pejabat dalam jabatannya, membedakan dan menunjukkan tingkat jabatan seseorang dalam jabatannya dari orang lain, menunjukkan tinggi-rendahnya kewenangan yang dimiliki pejabat.
Zaenur menyampaikan, berdasarkan Pasal 29 UU KPK No. 19/2019, seorang anggota KPK harus melepaskan jabatan struktural di instansi lainnya.
Dalam hal ini, Firli seharusnya tidak menjalankan profesinya sebagai polisi, yang ditunjukkan dalam pangkat bintang 3 itu.
“Pada huruf j Pasal 29 tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK. Jadi benar Firli memang masih jadi anggota polisi aktif, tapi selama jadi anggota KPK Firli tidak menjalankan profesinya sebagai polisi selama di KPK tersebut,” ucapnya.
Zaenur juga mengatakan, pada pasal 21, disebutkan bahwa kepemimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.
Adanya tanda bintang 3 di jas Firli seolah menunjukkan adanya kewenangan yang lebih tinggi dari pimpinan KPK lainnya.
“Kewenangan seorang ketua dengan wakil-wakil ketuanya itu sama, sifatnya kolektif kolegial, dalam pengambilan keputusan pun kewenangannya sama dan setara sehingga tidak relevan lagi tanda kepangkatan dari institusi asalnya,” jelasnya.
“Kan di KPK disebutnya ketua KPK bukan kepala. Dia mengetuai para anggotanya terdiri 4 wakil ketua tapi kewenangan dan tugasnya sama,” jelas Zaenur.
“Sehingga saya katakan sekali lagi tidak pada tempatnya menggunakan tanda kepangkatan di KPK,” tegasnya.
“Menurut saya penggunaan tanda kepangkatan itu justru semakin menguatkan nuansa kepolisian di KPK,” tambahnya.
Zaenur juga menyinggung soal beberapa pengaruh kepolisian yang dibawa Firli ke lembaga antirasuah itu, mulai dari ekspose tersangka hingga jabatan strategis di KPK yang diisi unsur kepolisian.
s: pojoksatu.id
