INDONESIAKININEWS.COM - Tampaknya isu Formula E makin lama makin memanas. Ini dikarenakan dua hal. Pertama, Fraksi PSI dan PDIP resmi melay...
Pertama, Fraksi PSI dan PDIP resmi melayangkan interpelasi kepada Anies agar dapat memberikan penjelasan. Kedua, Anies ternyata membuat manuver yang sangat blunder, dengan mengundang 7 fraksi prapol makan malam dan entah apa yang dibicarakan sehingga mereka kompak menolak interpelasi. Tidak ada yang tahu persis apa yang dibicarakan. Mungkin ada yang disembunyikan sehingga Anies lebih memilih klarifikasi di rumah dinasnya ketimbang di gedung DPRD DKI.
Soal anggaran ini, simpang siur. Hanya satu yang jelas dan benar, yaitu besaran anggarannya sangat fantastis. Simpang siur karena Anies memang tidak berniat untuk transparan dan menjelaskan kepada publik. Dari cara Anies mengundang 7 fraksi parpol saja sudah jelas apakah Anies transparan atau tidak.
Temuan BPK ternyata memberikan sebuah gambaran apa sebenarnya ambisi Anies di balik penyelenggaraan Formula E.
Menurut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 dan proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tahun 2020, beban fiskal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta disinyalir hampir mencapai Rp5 triliun untuk masa lima tahun kontrak.
Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Pemprov DKI Jakarta selama ini menutupi adanya beban commitment fee dan bank garansi dengan peningkatan biaya 10 persen setiap tahunnya.
“Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran comitment fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti sekitar Rp 2 triliun uang yang dibayarkan untuk commitment fee. Itu di luar anggaran-anggaran yang sifatnya untuk pelaksanaan,” kata Anggara.
Di lain artikel, saya sudah sebutkan kalau Pemprov DKI mengeluarkan dana senilai Rp 983,3 miliar untuk membayar commitment fee pada tahun 2019 sebesar Rp 360 miliar, commitment fee tahun 2020 Rp 200,310 miliar dan bank garansi senilai 22 juta pounds atau Rp 423 miliar. Yang dapat ditarik kembali hanya bank garansi, sisanya tak dapat ditarik lagi.
Selain dua jenis biaya itu, Jakpro sempat mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp 1,23 triliun kepada Formula E Operation (FEO) yang dibayarkan oleh Pemprov DKI.
Sampai dengan Desember 2019, Jakpro sudah mengeluarkan dana untuk kegiatan persiapan senilai Rp 439,34 miliar. Akhir tahun 2019, Jakpro ajukan proposal permohonan PMD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi biaya penyelenggaran Formula E senilai Rp 767,4 miliar.
“Jadi kalau untuk beban fiskal kegiatan Formula E secara keseluruhan mungkin Rp 4,8 sampai Rp5 triliun harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam penyelenggaraannya,” kata Anggara.
Menurut studi kelayakan awal soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E 2020-2024, Jakpro mengklaim total keuntungan mencapai Rp 3,12 triliun.
Anggara menegaskan jika biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp 1,24 triliun menjadi Rp 4,48 triliun. Dengan keuntungan yang diklaim sebesar Rp 3,12 triliun maka penyelenggaraan Formula E membuat Pemprov DKI rugi Rp 1,36 triliun.
Beberapa waktu lalu, Anies memutuskan menghentikan pendanaan terhadap Formula E karena belum ada kepastian soal jadwal penyelenggaraan di Jakarta. Bahkan, di beberapa media disebutkan DKI Jakarta tak masuk jadwal penyelenggaraan Formula E untuk tahun 2022.
Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan dana yang sudah disetorkan. Banyak yang tidak jelas di sini. Berapa sebenarnya yang sudah disetorkan? Berapa yang bisa ditarik kembali? Dan dana yang sudah ditarik, di ke manakan uangnya? Dan yang paling dicurigai publik adalah, apakah benar anggarannya sebesar itu atau ada niat lain di balik itu?
Per tahun bisa menelan biaya hampir Rp 1 triliun, dan tidak ngetop pula. Padahal penyelenggaraan MotoGP lebih murah. MotoGP Indonesia di Mandalikan dikabarkan butuh sekitar Rp 200-an miliar per seri. Beda jauh, kan?
Ini sungguh membingungkan dan Anies malah ingin menutupi celah memperbaiki kebingungan tersebut dengan menghadang interpelasi.
Kalau dialihkan untuk bansos misalnya, masing-masing dapat Rp 500 ribu, maka bisa menjangkau 2 juta warga.
Bagaimana menurut Anda
S: Xhardy
