INDONESIAKININEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun kembali membahas penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas d...
Setelah sembilan bulan kasus ini bergulir, belum juga adanya penetapan dan kejelasan penegakkan hukum atas peristiwa tersebut.
Dalam akun YouTubenya yang diawali membahas soal Munarman karena mendapatkan lebel tersangka teroris, Refly tiba-tiba mendapatkan doa dari penontonnya.
Siaran YouTube yang dirilis Minggu (5/9/2021) membedah berita yang mengungkapkan kasus Munarman, sekaligus perumpamaan ada jendral yang sampai kencing di celana karena khawatir dan takut kasus tersebut terbongkar.
Namun di akhir video tersebut, Refly membacakan komentar para penontonnya.
Beberapa komentar dibacakannya termasuk dari penonton yang memakai nama akun YouTube Rudy Septia.
Awalnya dia menyapa dengan nama yang salah. Ia memanggil bung Rafli. Pemanggilan nama yang salah ini, kemudian dikoreksi oleh Refly Harun.
Dikatakan ia, namannya Refly Harun bukan Rafly.
Meski terjadi kesalahan nama. Refly tetap membacakan komentar dari penontonnya tersebut. Si penonton mendoakan agar Anies Baswedan menjadi Presiden 2024.
Dengan demikian, saat Anies menjadi Presiden pada 2024, maka Refly harun makan akan menggantikan posisi Mahmud MD saat ini.
Berikut komentar penontonnya tersebut.
"BUNG RAFLI.,.,DOAKAN PAK ANIS JADI PRESIDENT RI DAN BUNG REFLI MENGGANTIKAN JABATAN PAK MAHFUD md," tulis Rudy Septia.
Mendapatkan doa dari penontonnya, Refly kemudian mantap menjawab jika hal yang baik, didoakan.
"Yang Baik, Amin, Insya Allah," begitu jawaban Refly Harun atas doa dan permintaan penontonnya tersebut.
Ditegaskan Refly Harun, yang dibela hendaknya bukan orang namun sistem yang baik. Untuk menciptakan sistem yang baik ini, menjadi alasan dirinya menyuarakan agar semua publik paham situasinya.
"Tetapi sekali lagi yang kita bela bukan orang, tetapi sistem yang baik. Untuk sistem yang baik ini, saya menyuarakan ini, agar semua kita paham," ujarnya.
Jangan sampai, sambung Refly, pesta itu terjadi hanya pada tujuh partai istana. Hal ini membuat partai oposisi seperti halnya Partai Demokrat dan PKS, tidak mendapatkan amunisi menjadi partai pengusung.
"Jangan sampai pesta itu hanya 7 partai istana. Sementara, Demokrat dan PKS, tidak mendapatkan amunisi sebagai partai pengusung," tegas ia.
Ia pun berharap sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik di Indonesia ini.
s: law-justice.com
