INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tengah jadi sorotan usai dituding melakukan aksi rasisme. ...
Hal itu bermula dari cuitan Natalius Pigai yang langsung menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Natalius Pigai dengan sangaja menyebut Jokowi dan Ganjar telah merugikan masyarakat Papua.
"Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, setelah itu mereka bunuh rakyat papua, bahkan mereka injak2 harga diri bangsa Papua dengan kata2 rendahan Rasis, monyet dan sampah," kata Natalius Pigai pada 1 Oktober 2021.
"Kami Bangsa Melanesia bukan rendahan. Saya akan lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan," ujarnya.
Dari cuitan tersebut, Pigai langsung mendapat hujatan, dan didesak minta maaf pada sang presiden.
Namun, Pigai merasa dirinya tak melakukan rasisme, dan tak perlu minta maaf ke Jokowi. Sebaliknya, mantan Komisioner HAM itu justru merasa orang nomor satu di Indonesia perlu berterima kasih pada dirinya.
Pigai mengaku dirinya punya andil besar dalam memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2014 (Pilpres 2014).
Andil Pigai dalam memenangkan Jokowi itu disebut telah disaksikan oleh sejumlah tokoh, salah satunya Megawati Seokarnoputri.
"Kurang lebih 15 tahun ini tokoh politik nasional mengkapitalisasi Papua untuk mendapat pencitraan itu luar biasa. Pencitraan itu benar-benar dilakukan Pak Jokowi pada 2014, dan saya ada di dalamnya," ujar Pigai, dikutip dari YouTube Refly Harun pada Selasa 5 Oktober 2021.
"Saya adalah salah satu pendukung Jokowi, dan saya memberikan kontribusi, ada 12 item terhadap kemenangan Jokowi. Saksinya Ibu Mega, pak Hasto Kristiyanto, pak Vikror Laiskodat, pak Surya Paloh, dan pak Johnny Plate," katanya menambahkan.
Pigai mengaku memperjuangkan hak penyandang disabilitas dan sejumlah golongan masyarakat untuk mengikuti pemilu.
"Saya yang memperjuangkan kelompok difabel, saya ketua tim pemantau pemilu berbasis HAM di Indonesia. Karena itu saya ikut mendorong agar tertampungnya 22 juta kelompok difabel Indonesia," kata Pigai.
"Kemudian juga sekian ribu orang yang pada saat pemilu berada di atas laut dan di atas pesawat, pada saat yang sama mereka yang ada di dalam sel. Itu yang disebut ghost voters," tuturnya.
Dia merasa jika tak memperjuangkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Jokowi tak bisa mendapat sumbangan banyak suara pemilih.
"Kita semua sepakat DPKTb adalah hak masyarakat, kalau saya gak melakukan itu Jokowi gak menang," ucapnya.
s: pikiran-rakyat.com
