INDONESIAKININEWS.COM - Banyak pemilik modal yang ingin berinvestasi ke Pertamina dan PLN terganjal berbagai faktor. Hal tersebut diungkapk...
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tayangan video YouTube pada kanal Sekretariat Presiden, Sabtu, 20 November 2021.
Pernyataan itu diungkapkan Jokowi pada acara pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di Istana Kepresidenan, Selasa, 16 November 201.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi.
"Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri," ujar Jokowi.
"Terus ini ke lapangan kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang kok gak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki," lanjutnya.
Jokowi menekankan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Baik untuk PLN (tarif listrik) maupun Pertamina (harga premium dan elpiji).
"Itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Tapi yang logis. Karena penugasan, mikirnya gak dicek, gak dikontrol," kata Jokowi.
"Itu nanti kalau mau sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan," sambungnya.
Dengan begitu, lanjut Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.
"Sekali lagi jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak bener. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan," katanya.
"Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya jadi hilang," lanjutnya.
Terkait investasi, lanjut Jokowi, keputusan memang ada pada perseroan. Tapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa Indonesia ke sebuah tujuan negara yang dicita-citakan bersama.
"Itulah pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan. Sehingga sekali lagi saudara-saudara menyampaikan risiko-risikonya, konsekuensinya, kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun," tandasnya.***
S: galamedia.pikiran.rakyat.com
