INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengganti menteri yang berniat untuk maju menjadi calon presiden atau pun wak...
INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengganti menteri yang berniat untuk maju menjadi calon presiden atau pun wakil presiden pada Pilpres 2024. Alasannya, agar efektivitas pemerintahan tetap berjalan optimal meski di tahun pemilu.
“Dengan begitu, presiden dengan kabinetnya tetap fokus pada kerja-kerja menuntaskan janji kampanye,” kata pengamat politik Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Kamis (11/11/2021).
Ray menjelaskan, banyaknya anggota kabinet yang berpotensi untuk melaju ke RI 1 atau RI 2 di dalam kabinet, mengakibatkan Jokowi kesulitan membuat batasan ataupun larangan untuk tidak melakukan aktivitas di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri.
Fenomena ini tak lepas dari konsekuensi dari menumpuk anggota koalisi di sekitar Jokowi. Terlebih, menteri yang sudah digadang merupakan figur dan tokoh utama atau elit partai masing-masing.
“Bisa menyulitkan Jokowi melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya,” imbuh Ray.
Untuk itu, selain memecat para menteri tersebut, Ray juga berharap Jokowi tidak memberikan izin kepada menteri-menterinya untuk melakukan kampanye politik menaikkan popularitas atau elektabilitas menuju 2024.
“Sebab Presiden akan semakin sulit melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya,” kata Ray.
Ray juga mendorong Jokowi untuk memastikan etika pejabat negara tetap berlangsung kepada siapapun pembantunya. Karena, jelang pilpres, akan semakin marak kampanye terselubung yang sama sekali tidak bisa ditindak khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye
“Etika pejabat itu pada prinsipnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut dia, Jokowi harus berani bertindak tegas terhadap menteri-menterinya yang melanggar hukum.
“Menindak para menteri yang diyakini melakukan tindakan melanggar etika pejabat negara atau pelanggaran hukum lainnya,” katanya.
Di samping itu, Ray Rangkuti juga mengajak para pemantau pemilu agar mulai lebih sigap memantau langkah atau aktivitas kampanye para menteri/pejabat negara lainnya.
“Memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas/dana negara atau mencampur adukan tugas dengan kegiatan kampanye,” pintanya.
S:Kronologi
